Trending

129 Rumah Tidak Layak Huni Di Jakarta Barat Akan Mendapat Bantuan Bedah Rumah

129 Rumah Tidak Layak Huni Di Jakarta Barat Akan Mendapat Bantuan Bedah Rumah
Menteri PKP RI saat meninjau rumah yang mendapat bantuan program bedah rumah di palmerah Jakarta Barat, foto sie humas walkot jakbar, minggu (11/10/2026)

Jakarta-Spektroom : Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar meninjau penerima bantuan Program Bedah Rumah di Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Minggu (11/10/2026).

Peninjauan dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran berdasarkan kondisi rumah dan sosial ekonomi penerima. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Ali Murthadho, Camat Palmerah Febbiandri Suharto, Lurah Palmerah Uki Elianto dan jajalan lainnya.

Dalam kunjungan itu, Maruarar meninjau rumah Andri S, seorang buruh harian lepas berpenghasilan sekitar Rp1 juta per bulan yang tinggal bersama dua anaknya di rumah seluas 15 meter persegi. Andri telah menempati rumah tersebut selama 49 tahun, sejak lahir.

Kondisi rumah Andri tergolong memprihatinkan. Sejumlah bagian konstruksi, mulai dari pondasi dan sloof hingga rangka atap, mengalami kerusakan. Dinding rumah retak, atap asbes rusak berat dan bocor saat hujan, sementara fasilitas sanitasi belum tersedia.

Kondisi serupa dialami Aisah, warga yang telah tinggal selama 40 tahun di rumah seluas 33 meter persegi. Perempuan yang sehari-hari mengurus rumah tangga itu memperoleh penghasilan sekitar Rp500 ribu per bulan dari anaknya.

"Warga Palmerah, mengaku rumahnya mengalami kerusakan pada bagian pondasi, sloof, rangka atap, dan dinding. Atap asbes yang rusak membuat air hujan kerap masuk ke dalam rumah." Kata warga palmerah,Aisah

"Menanggapi kondisi rumah yang tidak layak huni ketepatan sasaran menjadi salah satu prioritas dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah. Menurutnya, penentuan penerima bantuan harus mempertimbangkan kondisi fisik bangunan sekaligus keadaan sosial ekonomi penghuninya." Jelas Menteri PKP RI, Maruarar Sirait, Minggu (11/10/2026)

"Melihat kondisi rumahnya, menurut saya ini tepat sasaran. Terima kasih kepada teman-teman TPM yang sudah menemukan penerima bantuan yang sesuai dan tepat sasaran,” Ujar Maruarar.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar mengatakan kedua warga yang dikunjungi telah memenuhi kriteria penerima bantuan. Keduanya tercatat berada pada desil 1 dan memiliki penghasilan di bawah upah minimum provinsi (UMP).

“Dua penerima bantuan ini sudah sesuai karena berada di desil 1 dan penghasilannya di bawah UMP. Mereka sangat layak mendapatkan bantuan karena kondisi rumahnya juga sangat tidak layak,” Ujar Amalia.

Amalia menambahkan, berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, jumlah rumah tidak layak huni di DKI Jakarta diperkirakan mencapai 821 ribu unit. Jakarta Barat menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak, yakni sekitar 258 ribu unit.

Sebagai informasi, di Kelurahan Palmerah, tercatat 129 penerima bantuan Program Bedah Rumah yang telah memenuhi persyaratan. Sementara itu, jumlah penerima di tingkat Kecamatan Palmerah mencapai 415 orang.

Untuk pengerjaan rumah penerima bantuan dijadwalkan dimulai pada 23 Oktober 2026 dan ditargetkan selesai pada 23 Desember 2026.

Berita terkait

Walikota Bukittinggi Hantarkan 3 Ranperda; APBD 2027, Penanggulangan Bencana dan BPRS Jam Gadang

Walikota Bukittinggi Hantarkan 3 Ranperda; APBD 2027, Penanggulangan Bencana dan BPRS Jam Gadang

Bukittinggi - Spektroom : Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias hantarkan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun 2027, Penanggulangan Bencana, serta Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Jam Gadang. Hantaran Ranperda itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi, di Gedung DPRD, Senin, (12/10/2026). Ketua

Wiza Andrita, Afrizal Aziz