19,8 Juta Transaksi Perlinsos Digital Diproses, Komdigi Perkuat SPLP Jelang Rollout 2027
Jakarta-Spektroom : Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat telah memproses 19,8 juta transaksi dalam piloting digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos Digital).
Capaian per 28 September 2026 itu menjangkau 5,4 juta kepala keluarga (KK) dan menjadi modal untuk perluasan program pada 2027.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan SPLP terbukti tangguh sebagai tulang punggung interoperabilitas antarinstansi pemerintah.
"Komdigi tugas utamanya adalah sebagai tulang punggung interoperabilitas, artinya pertukaran data melalui sistem yang kami bangun, yang namanya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah atau SPLP," ujar Meutya dalam Rapat Tingkat Menteri tentang Perluasan Perlinsos di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Ia menjelaskan SPLP berfungsi sebagai penghubung pertukaran data, bukan penyimpan data. Sistem ini mengurangi fragmentasi, mempercepat validasi, serta menjamin transparansi dan keamanan akses.
"Berdasarkan rekapitulasi data per 28 September 2026, untuk Perlinsos Digital ini kita telah berhasil memproses lebih dari 19,8 juta transaksi atau sekitar 5,4 juta KK yang terlayani. Ini menjadi bekal untuk langkah-langkah kami berikutnya menuju rollout," katanya.
Menjelang lonjakan transaksi saat rollout, Komdigi akan memperkuat kapasitas SPLP. Uji blow test dan stress test end-to-end telah dilakukan dan akan dilanjut awal Oktober 2026.
"Kami akan mengoptimalkan sistem SPLP agar pertukaran data tetap tangguh saat menghadapi lonjakan lalu lintas transaksi," ujar Meutya.
Ke depan, Komdigi akan menyinkronkan mekanisme SPLP asinkronus dan sinkronus untuk pertukaran data real time dalam volume besar ke banyak instansi sekaligus.
Untuk instansi yang belum terhubung, onboarding dipercepat lewat mekanisme self-regulation dengan prinsip data tetap milik instansi penghasil dan setiap pertukaran tercatat.
Dari sisi konektivitas, Komdigi telah memetakan 514 kabupaten/kota dan 138.000 kantor pemerintahan. Sebanyak 93,73 persen atau 129.000 titik sudah terjangkau sinyal 4G baik hingga baik sekali.
"Jika dalam program awal, kita prioritaskan pelaksanaan pada desa-desa yang sudah tervalidasi memiliki kualitas sinyal baik sekali, dan menghindari daerah blank spot," pungkasnya. (RRE/Diut)
