Trending

29 Kampung Iklim Terbentuk, Pemko Palangka Raya Dorong Kualitas dan Kenaikan Status Proklim

29 Kampung Iklim Terbentuk, Pemko Palangka Raya Dorong Kualitas dan Kenaikan Status Proklim
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, Untung Sutrisno:Proklim bukti nyata keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan secara berkelanjutan. (Foto: MC PRaya)

Palangka Raya-Spektroom : Upaya pengendalian perubahan iklim di Kota Palangka Raya terus diperkuat. Hingga tahun 2025, sebanyak 29 lokasi Program Kampung Iklim (Proklim) telah terbentuk, dengan dorongan peningkatan kualitas dan kategori sebagai fokus utama ke depan.

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, Untung Sutrisno, menyampaikan bahwa keberadaan puluhan lokasi Proklim tersebut menjadi bukti nyata keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan secara berkelanjutan.

“Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang terus berkomitmen menjaga lingkungan di wilayah masing-masing,” ujarnya saat Sosialisasi Proklim di Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu, Rabu (29/4/2026).

Dari total 29 lokasi, terdiri atas 4 Proklim kategori utama, 23 kategori madya, dan 2 kategori pratama. Komposisi ini menunjukkan perkembangan positif, meski masih perlu dorongan untuk meningkatkan status ke tingkat yang lebih tinggi.

Tak hanya itu, Pemko Palangka Raya juga telah dua kali meraih penghargaan sebagai pembina Proklim pada 2022 dan 2024, sebagai bentuk pengakuan atas konsistensi pembinaan yang dilakukan.

Untung menegaskan, arah kebijakan masa yang akan datang tidak sekadar menambah jumlah lokasi, tetapi juga memperkuat kualitas implementasi di lapangan.

“Kita tidak hanya menambah lokasi, tetapi juga mendorong peningkatan kategori Proklim agar lebih berkembang dan berkelanjutan,” tegasnya.

Dengan strategi tersebut, Program Kampung Iklim di Palangka Raya diharapkan tidak hanya berkembang secara kuantitas, tetapi juga memberi dampak nyata terhadap ketahanan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. (Polin-Nitra/ndik)

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno