Anggota DPR Saadiah Uluputty Siap Perjuangkan Infrastruktur Maluku ke Pusat

Anggota DPR Saadiah Uluputty Siap Perjuangkan Infrastruktur Maluku ke Pusat
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, menggelar Konsulidasi pembangunan infrastruktur Maluku dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Provinsi Maluku dan sejumlah mitra strategis sektor perhubungan di Aula Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (08/05/2026).

Ambon-Spektroom : Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, mulai mengonsolidasikan kekuatan pembangunan infrastruktur Maluku dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Provinsi Maluku dan sejumlah mitra strategis sektor perhubungan di Aula Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku,Kamis (7/5/2026).

Rapat tersebut menjadi langkah awal menyatukan persepsi dan menyusun strategi perjuangan pembangunan konektivitas Maluku menjelang pembahasan RAPBN Tahun 2027 di tingkat pusat.

Hadir dalam forum itu Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, unsur KSOP Ambon, Pelindo, Pelni, ASDP, Angkasa Pura, Basarnas, BMKG, Distrik Navigasi, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, serta berbagai instansi teknis lainnya yang berkaitan dengan transportasi laut, udara, dan darat.

Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan, pertemuan tersebut merupakan inisiatif bersama antara Saadiah Uluputty dan Pemerintah Provinsi Maluku untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan teknis yang nantinya akan diperjuangkan dalam pembahasan anggaran nasional.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan wakil rakyat di pusat menjadi penting agar seluruh kebutuhan pembangunan Maluku dapat diperjuangkan dengan arah dan tujuan yang sama.

“Dengan rapat koordinasi seperti ini kita berharap apa yang akan kita sampaikan lewat wakil kita di DPR RI maupun DPD RI kepada pemerintah pusat dapat memiliki persepsi yang sama,” kata Lewerissa.

Sementara itu, Saadiah Uluputty menegaskan bahwa karakter geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan membuat sektor perhubungan menjadi urat nadi pembangunan dan pelayanan masyarakat. Ia menyebut sekitar 93 persen wilayah Maluku merupakan lautan dengan kurang lebih 1.400 pulau yang tersebar, sehingga konektivitas transportasi menjadi kebutuhan mendasar yang tidak bisa ditunda.

Menurut Saadiah, pembangunan sarana dan prasarana transportasi bukan sekadar proyek fisik, tetapi menyangkut integrasi logistik, pemerataan pelayanan publik, hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah kepulauan.

Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, Saadiah menilai penting membangun komunikasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan agar perjuangan pembangunan Maluku memiliki skala prioritas yang jelas dan terukur.

“Oleh karena itu dalam fungsi kami sebagai anggota Komisi V DPR RI, saya merasa penting dan strategis jika kita duduk bersama membicarakan hal-hal yang menjadi concern dan skala prioritas dalam perjuangan ke-Malukuan,” tegasnya.

RDP tersebut diharapkan menjadi fondasi awal memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, mitra transportasi, dan wakil rakyat di tingkat pusat untuk mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas di seluruh wilayah Maluku.(EM)

Berita terkait

Menteri PU: Sekolah Rakyat Dibangun Berstandar Internasional Bagi Keluarga Prasejahtera

Menteri PU: Sekolah Rakyat Dibangun Berstandar Internasional Bagi Keluarga Prasejahtera

Banyuwangi -  Spektroom - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Jawa Timur 4 yang berada di Kecamatan Blambangan, Kabupaten Banyuwangi, Senin (15/6/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan percepatan penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam menyediakan

Nurana Diah Dhayanti