APBD DKI Jakarta 2026 Sentuh Kebutuhan Warga
Jakarta - Spektroom: Anggaran daerah bukan sekadar angka yang tersusun dalam dokumen. Di tengah kehidupan warga Jakarta, setiap rupiah APBD dituntut hadir dalam bentuk layanan yang nyata. Mulai dari pompa banjir yang siap bekerja, transportasi yang terjangkau, pangan bersubsidi, hingga perlindungan bagi anak.
Arah itulah yang kembali ditegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Uus Kuswanto mewakili Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2026).
Uus menyampaikan jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Ranperda Perubahan APBD 2026 dan Ranperda Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Uus menegaskan optimalisasi anggaran tidak hanya diukur dari seberapa besar anggaran terserap, tetapi juga dari sejauh mana program memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemprov DKI memperkuat pemetaan wilayah berdasarkan tingkat risiko, kondisi infrastruktur, frekuensi genangan, dampak, serta kebutuhan masing-masing kawasan. Kesiapan pompa pengendali banjir juga terus dijaga.
Persoalan lain yang dekat dengan kehidupan warga adalah sampah. Melalui Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber, Pemprov DKI mendorong pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.
"Optimalisasi TPS dan TPS 3R, peningkatan kapasitas RDF Bantargebang dan RDF Rorotan, hingga penindakan terhadap TPS dan TPA ilegal menjadi bagian dari langkah tersebut," tuturnya.
Di tengah mobilitas warga yang tinggi, transportasi publik juga menjadi prioritas. Pemprov DKI memastikan setiap kebijakan tarif tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
Kajian transportasi laut Transjakarta terus dimatangkan dengan target operasional pada 2027. Pemprov DKI memastikan aspek keselamatan pelayaran tetap menjadi prioritas dalam pengembangan layanan tersebut.
Dukungan terhadap kebutuhan dasar masyarakat juga dipertahankan. Pembiayaan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga Jakarta tetap berjalan, sementara bantuan sosial diarahkan lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Di sektor pangan, subsidi tetap menjadi instrumen untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat ini, distribusi pangan subsidi tersedia di 197 lokasi yang tersebar di lima kota administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk memperluas akses dan mengurangi antrean.
Dari sisi pendapatan, Pemprov DKI memilih memperkuat kepatuhan dan memperluas basis penerimaan dengan menutup celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa semata-mata mengandalkan kenaikan pajak.
Perhatian juga diberikan kepada anak melalui Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.
Kebijakan ini diarahkan untuk menekan kekerasan terhadap anak, menangani Anak Tidak Sekolah (ATS), memperluas RPTRA, serta memastikan fasilitas publik lebih aman, merata, dan ramah disabilitas. Perlindungan anak juga diperkuat di ruang digital melalui literasi, penyaringan konten berbahaya, pencegahan perundungan siber, serta layanan kesehatan mental.
