APBN Aman,Tapi Sampai Kapan ?
Oleh: Mahfudin Nurnajamuddin - Guru Besar FEB UMI Makassar
Makassar -Spektroom : Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memastikan bahwa APBN Indonesia tetap terkendali di tengah gejolak global tentu memberi rasa tenang bagi publik dan pelaku usaha.
Dengan defisit yang dijaga di bawah 3% dari PDB dan asumsi harga minyak hingga US$100 per barel yang masih dinilai aman, pemerintah ingin menegaskan bahwa fondasi fiskal Indonesia tetap kuat.
Namun dalam dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, rasa aman semacam ini perlu dibaca secara lebih hati-hati, karena stabilitas di atas kertas sering kali berbeda dengan realitas di lapangan.
Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat mulai merasakan langsung tekanan di sektor energi. Di sejumlah daerah, antrean panjang di SPBU bahkan hingga terjadi kehabisan BBM menjadi sinyal awal terganggunya distribusi dan pasokan.
Di sisi lain, kenaikan harga BBM non-subsidi di beberapa wilayah juga menunjukkan bahwa tekanan global sudah mulai diterjemahkan ke dalam harga domestik. Fenomena ini penting dicermati karena sering kali menjadi indikator awal bahwa tekanan fiskal dan energi tidak lagi bersifat abstrak, tetapi telah masuk ke ruang keseharian masyarakat.
Situasi global dalam beberapa bulan terakhir memang menunjukkan eskalasi risiko yang tidak bisa dianggap biasa. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah tidak hanya memicu kekhawatiran keamanan kawasan, tetapi juga mengguncang stabilitas pasokan energi dunia.
Jalur distribusi strategis seperti Selat Hormuz kembali menjadi titik rawan yang dapat mengganggu arus minyak global kapan saja. Di saat yang sama, pasar energi juga menghadapi tekanan dari sisi permintaan yang belum sepenuhnya stabil pasca perlambatan ekonomi global, serta kebijakan produksi negara-negara produsen utama yang cenderung menahan pasokan untuk menjaga harga tetap tinggi. Kombinasi faktor ini membuat harga energi berada dalam kondisi yang sangat volatil dan sulit diprediksi.
Bagi Indonesia, kondisi tersebut memiliki implikasi langsung. Ketergantungan terhadap energi fosil, khususnya minyak, membuat setiap kenaikan harga global segera tercermin pada tekanan fiskal domestik. Kenaikan harga minyak tidak hanya berdampak pada inflasi dan biaya logistik, tetapi juga secara langsung meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi dalam APBN.
Ketika di lapangan mulai terlihat kelangkaan BBM di beberapa SPBU dan kenaikan harga di tingkat konsumen, hal ini menunjukkan bahwa tekanan tersebut tidak lagi berada dalam tahap antisipasi, melainkan sudah mulai terealisasi.
Dalam perspektif Ekonomi Makro, APBN memang dirancang sebagai instrumen penyangga untuk meredam guncangan eksternal. Namun kemampuan tersebut tidak bersifat tanpa batas.
Ketika tekanan berlangsung lebih lama, ruang fiskal akan semakin menyempit. Pemerintah mungkin masih mampu menjaga defisit dalam batas aman melalui berbagai penyesuaian, tetapi konsekuensinya sering kali berupa pengalihan atau penundaan belanja strategis.
Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kapasitas negara dalam menciptakan nilai tambah.
Langkah efisiensi anggaran seperti pemangkasan perjalanan dinas yang disampaikan oleh Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (detikFinance, 31/03-2026), menunjukkan bahwa pemerintah mulai mengantisipasi tekanan fiskal.
Namun kebijakan ini lebih bersifat simbolik jika dibandingkan dengan skala tantangan yang dihadapi. Penghematan administratif tidak akan mampu mengimbangi lonjakan beban energi jika harga minyak terus berada pada level tinggi atau bahkan meningkat lebih jauh akibat eskalasi konflik.
Apalagi jika gangguan distribusi energi di dalam negeri terus berlanjut, maka tekanan terhadap APBN tidak hanya datang dari harga, tetapi juga dari sisi logistik dan stabilitas pasokan.
Masalah utama yang dihadapi Indonesia saat ini bersifat struktural. Ketergantungan terhadap energi fosil membuat APBN sangat sensitif terhadap perubahan harga global.
Dalam beberapa tahun terakhir, pola yang sama terus berulang: ketika harga minyak naik, tekanan fiskal meningkat; ketika harga turun, ruang fiskal sedikit longgar, tetapi tanpa perubahan mendasar pada struktur energi.
Kini, dengan munculnya indikasi gangguan pasokan di tingkat lokal, pola tersebut semakin terlihat nyata bahwa setiap gejolak global selalu memiliki konsekuensi langsung di dalam negeri.
Kondisi global hari ini juga menunjukkan bahwa risiko tidak lagi bersifat tunggal. Selain tekanan energi, dunia juga menghadapi ketidakpastian suku bunga global yang masih relatif tinggi, penguatan dolar AS, serta perlambatan ekonomi di beberapa negara mitra dagang utama.
Kombinasi faktor ini berpotensi menekan nilai tukar, meningkatkan biaya impor, dan pada akhirnya memperbesar tekanan terhadap APBN. Dalam situasi seperti ini, ketahanan fiskal tidak hanya diuji oleh satu variabel, tetapi oleh interaksi berbagai risiko yang datang secara bersamaan, yang sebagian di antaranya sudah mulai dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga dan gangguan distribusi energi.
Dalam kerangka Pembangunan Berkelanjutan, kondisi ini seharusnya menjadi peringatan bahwa stabilitas jangka pendek perlu diimbangi dengan transformasi jangka panjang.
Tanpa perubahan arah kebijakan yang lebih mendasar, APBN akan terus berada dalam posisi defensive menyerap guncangan tanpa pernah benar-benar mengurangi sumber kerentanannya.
APBN seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat stabilisasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk membangun ketahanan ekonomi. Artinya, kebijakan fiskal perlu diarahkan untuk mengurangi sensitivitas terhadap gejolak eksternal, terutama di sektor energi.
Tanpa langkah tersebut, setiap krisis global akan selalu membawa konsekuensi yang sama: tekanan fiskal meningkat, ruang pembangunan menyempit, dan prioritas jangka panjang kembali tertunda.
Pernyataan bahwa APBN “tidak morat-marit” memang penting untuk menjaga kepercayaan publik. Namun dalam kondisi saat ini, ketika masyarakat mulai menghadapi antrean BBM, potensi kelangkaan, dan kenaikan harga di beberapa daerah, kepercayaan tidak cukup dibangun dari klaim pengendalian, tetapi dari kemampuan memastikan ketersediaan dan stabilitas di lapangan.
Stabilitas fiskal yang sesungguhnya bukan hanya soal angka defisit yang terkendali, tetapi tentang sejauh mana kebijakan mampu menjaga keseimbangan antara angka makro dan realitas mikro.
Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu diajukan bukan lagi apakah APBN aman hari ini, melainkan apakah kebijakan yang diambil saat ini cukup kuat untuk menghadapi tekanan yang sudah mulai terasa nyata di masyarakat.
Dalam konteks global yang terus berubah dan penuh risiko, ujian sesungguhnya bagi APBN Indonesia mungkin bukan di masa depan, melainkan sudah mulai terjadi hari ini. (Mfd).
