Bapperida Prov Bengkulu kerja Sama Riset dan Inovasi dengan BRIN
Jakarta - Spektroom : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Bengkulu dan BRIN membahas pendangkalan di Pelabuhan Pulau Baai yang telah berlangsung puluhan tahun. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyarankan Pemerintah Provinsi Bengkulu segera menyusun peta jalan (roadmap) penanganan Pelabuhan Pulau Baai agar solusi yang dihasilkan bersifat lintas sektor dan memiliki proyeksi jangka panjang hingga 2045.
Kepala Bapperida Provinsi Bengkulu, Yuliswani menyampaikan persoalan strategis itu, dalam kerja sama riset dan inovasi daerah antara BRIN dan Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergi (NKS). Kerja sama itu mencakup 8 program prioritas, antara lain pengelolaan sumber daya air, penguatan ekonomi berbasis koperasi, hilirisasi inovasi, serta pengembangan budaya dan pariwisata.
“Alur pelabuhan saat ini berada di minus 8 meter. Padahal jika dioptimalkan, banyak kegiatan perekonomian dan ekspor yang bisa dilakukan di sana. Selama ini, karena keterbatasan pelabuhan, komoditas kami banyak diekspor melalui provinsi tetangga seperti Lampung, sehingga Bengkulu kehilangan manfaat ekonomi dan bagi hasilnya,” jelas Yuliswani, pada penandatanganan Nota NKS di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Yopi menegaskan komitmen BRIN untuk mendampingi pemerintah daerah dalam memperkuat perencanaan pembangunan berbasis riset. Selain itu, monitoring dan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan program.
“Kami mengusulkan 3 bulan sekali untuk dievaluasi. Kami hanya ingin mendengar apakah ada keluhan atau kesusahan dalam pelaksanaan 8 program prioritas ini. Kalau ada usulan baru, mohon segera disampaikan. Nanti kami juga siap mengadendum,” ujar Yopi.
BRIN memberikan dukungan riset, namun perlu adanya arah yang jelas untuk mendapatkan solusi lintas sektor yang tidak hanya menjawab persoalan saat ini, tetapi juga memiliki proyeksi jangka panjang hingga 2045.
BRIN juga merumuskan skema pendanaan baru bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melalui skema Rispro Invitasi, yang diarahkan untuk mendukung penyelesaian persoalan strategis pemerintah daerah melalui kajian kebijakan berbasis bukti dan hilirisasi inovasi.
Kerja sama BRIN dan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menjadikan riset sebagai fondasi utama pembangunan daerah yang berkelanjutan, diharapkan menjadi contoh penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah yang dapat direplikasi daerah lain. (AA)
