Belum Jalankan Tiga Program Prioritas Pemerintah, Kemendagri Akan Panggil Gubernur.
SPEKTROOM.ID - Pelaksanaan program prioritas Pemerintah di Daerah, hingga minggu ke-3 bulan Juni 2025, yakni Progam Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Puskesmas belum maksimal.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negri (Kemendagri) Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si, mengatakan untuk Program MBG dari 260 Daerah yang belum melaksanakan setelah diberi teguran hanya berkurang 29 daerah yakni menjadi 231 daerah.
"Setelah kita umumkan (daerah yang belum melaksanakan MBG) ada perubahan sebanyak 231 dari sebelumnya 260 daerah dan ada 191 Pemerintah Daerah yang belum mengusulkan lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapurnya MBG." Demikian dikatakan Tomsi Tohir dalam pengantarnya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (secara virtual) bertempat Ruang Sidang Utama Kantor Kemendagri, Senin 16/06/2025).
Untuk Pemerintah Daerah yang belum menetapkan Peraturan kepala Daerah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah, juga mengalami penurunan.
(Foto : Capture YouTube Kemendagri)
"Pemda yang belum memiliki dari 10 Pemda hanya berkurang satu menjadi 9 Pemda yang memiliki Perbup atau Perwali tentang retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pembebasan BPHTB-nya 5 Pemda" ujar Sekjen Kemendagri tanpa menyebut Pemda mana.
Sedangkan untuk Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dari 779 Puskesmas yang belum melaksanakan turun menjadi 723.
Selanjutnya Program Koperasi Merah Putih yang belum melaksanakan musyawarah desa dari 7.031 sekarang tinggal 3.875 Desa.
Terkait Program Sekolah Rakyat, lanjut Tomsi Tohir, yang belum mengusulkan atau mengirimkan data lahan untuk dibangun sekolah rakyat dari 210 sekarang tinggal 189 Pemerintah Daerah.
"Sekolah rakyat itu akan dibangun dan dibiayai oleh pemerintah pusat. Pemerintah Daerah hanya menyiapkan lahan dan tenaga pengajarnya, dengan target 1000 siswa miskin."
(Foto : Capture YouTube Kemendagri)
Untuk itulah, diminta untuk masing-masing daerah mengusulkan beberapa lokasi, dengan harapan kalau itu dibangun, maka pemerintah daerah yang diuntungkan, di mana masyarakatnya yang termiskin anak-anaknya bisa sekolah dengan gratis dan di asramakan.
"Nah, hingga saat ini ada 189 pemerintah Daerah yang belum mengusulkan, barangkali tidak ingin warga miskin didaerahnya memperoleh pendidikan yang layak, karena diasramakan tentunya termasuk konsumsinya atau MBG nya serta perlengkapan sekolah dan fasilitas lainnya." tandas Tomsi Tohir.
Tomsi Tohir juga memperingatkan jika hingga akhir Juni 2025 masih belum menjalankan ketiga Program prioritas tersebut, Kemendagri akan memanggil Kepala Daerah baik Bupati, Walikota maupun Gubernurnya.(@Ng).
