BPKH Pastikan Pengelolaan Keuangan Haji Semakin Transparan dan Amanah

BPKH Pastikan Pengelolaan Keuangan Haji Semakin Transparan dan Amanah
Forum Keuangan Haji BPKH di Padang Panjang. (Foto: Kominfo Padang Panjang)

Spektroom - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Anggota DPR RI memastikan pengelolaan keuangan haji di Indonesia kini semakin transparan, amanah, dan sesuai prinsip syariah. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Forum Keuangan Haji yang digelar di Gedung M. Sjafei, Padang Panjang, Sumatera Barat, Jumat (17/10/2025).

Kegiatan tersebut diikuti puluhan masyarakat Padang Panjang dan dihadiri Wakil Wali Kota, Allex Saputra, Anggota DPR RI Komisi VIII, Lisda Hendrajoni, Sekretaris BPKH Pusat Ahmad Zaki, Plt. Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, Edison, Ketua DPRD Padang Panjang Imbral, Kepala Kantor Kemenag Padang Panjang, Mukhlis M., serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Wawako Allex mengapresiasi terselenggaranya forum yang memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai tata kelola keuangan haji yang baik dan profesional.

“Forum ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat tata kelola dana haji yang amanah, transparan, serta memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya bagi umat,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Padang Panjang mendukung penuh upaya BPKH dalam memperkuat transparansi dan membangun sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah.

“Kami berharap forum ini melahirkan gagasan dan komitmen bersama untuk terus memperkuat pengelolaan keuangan haji yang modern dan sesuai prinsip syariah,” tambahnya.

Anggota DPR Lisda Hendrajoni menekankan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan dana haji.

“Sekarang pengelolaan keuangan haji sudah sangat transparan. Mari kita mulai menabung dan berinvestasi untuk beribadah haji. Ke depan, kita juga akan membangun Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi agar jemaah lebih mudah beribadah,” tuturnya.

Sementara itu, Ahmad Zaki memaparkan bahwa pengelolaan keuangan haji kini dilakukan dengan sistem yang transparan, akuntabel, dan diawasi langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kepercayaan masyarakat hanya dapat tumbuh jika pengelolaan dilakukan secara jujur, terbuka, dan berorientasi pada kemaslahatan umat,” jelasnya.

Sedangkan Edison dalam paparannya menyampaikan tentang alur pengelolaan dana dan layanan haji. Ia berharap, pelayanan serta pengelolaan dana haji di Sumatera Barat semakin baik dan transparan di masa mendatang.

“Semoga dengan forum ini, masyarakat makin memahami sistem keuangan haji yang aman dan profesional,” tutupnya.(RRE/cigus)

Berita terkait

Sekdaprov Sumbar Tegaskan, Awal 2026 Administrasi Pemerintah Beralih ke Sistem Digital

Sekdaprov Sumbar Tegaskan, Awal 2026 Administrasi Pemerintah Beralih ke Sistem Digital

Spektroom — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi menegaskan komitmennya untuk mempercepat penerapan sistem pemerintahan berbasis digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Ia meminta seluruh jajaran segera meninggalkan kebiasaan administrasi konvensional dan beralih sepenuhnya ke sistem elektronik. “Mulai 1 Januari 2026, saya tidak akan menerima lagi surat

Rafles
Gubernur Bobby Lantik Sulaiman Harahap Jadi Pj Sekdaprov Sumut, Tekankan Kerja Kolaboratif antar OPD

Gubernur Bobby Lantik Sulaiman Harahap Jadi Pj Sekdaprov Sumut, Tekankan Kerja Kolaboratif antar OPD

Spektroom -;Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution melantik dan mengambilan sumpah jabatan terhadap Sulaiman Harahap sebagai Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut. Dalam arahannya, Bobby Nasution menekankan pentingnya meningkatkan kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan menghapus ego sektoral di lingkungan birokrasi Pemprov Sumut. Menurut Bobby, birokrasi

Hartati Rangkuti