Bupati Tanah Datar Tetapkan Tanggap Darurat Bencana 14 Hari, Posko Penanganan Disiagakan di 6 Kecamatan
Batusangkar—Spektroom : Pemerintah Kabupaten Tanah Datar resmi menetapkan masa tanggap darurat bencana selama 14 hari, terhitung sejak 13 hingga 26 Mei 2026, menyusul banjir dan tanah longsor yang melanda enam kecamatan akibat tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir.
Penetapan status tanggap darurat tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama unsur Forkopimda di Indojolito Batusangkar, Kamis (14/5/2026).
Rapat itu sekaligus menetapkan titik posko penanganan bencana di wilayah terdampak.
Bencana hidrometeorologi tersebut terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Tanah Datar sejak 12 Mei 2026 pukul 14.00 WIB hingga 13 Mei 2026 pukul 04.00 WIB. Enam kecamatan terdampak yakni Kecamatan Padang Ganting, Tanjung Emas, Lintau Buo, Lintau Buo Utara, Sungai Tarab, dan Salimpaung.
Bupati Eka Putra menegaskan, penetapan masa tanggap darurat bertujuan agar penanganan korban dan dampak bencana dapat dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan maksimal.
“Di masa tanggap darurat ini, pemerintah daerah bersama instansi terkait bergerak bersama melakukan penanganan bencana secara cepat, mulai dari penyiapan tempat pengungsian, dapur umum, logistik, hingga distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak,” kata Eka Putra.
Bupati menyebutkan, Posko Utama penanganan bencana berada di Kantor BPBD Tanah Datar, sementara posko tingkat kecamatan ditempatkan di kantor camat masing-masing wilayah terdampak.
Khusus di Kecamatan Lintau Buo, pemerintah juga mendirikan posko tambahan di Timbangan Nagari Taluak yang difungsikan sebagai pusat dapur umum, distribusi logistik, dan penerimaan bantuan masyarakat maupun relawan.
Selain fokus pada penanganan darurat, Bupati juga meminta organisasi perangkat daerah terkait segera melakukan inventarisasi dan mitigasi potensi bencana susulan.
“BPBD dan Dinas PU agar segera meninjau kondisi hulu sungai yang bersumber dari Gunung Sago. Informasi yang kami terima ada penumpukan sedimen dan lumpur yang berpotensi hanyut saat hujan lebat kembali terjadi,” ujarnya.
Sementara Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra mendukung penuh kebijakan penetapan masa tanggap darurat tersebut. Menurutnya, pengalaman dari bencana sebelumnya menunjukkan bahwa status tanggap darurat mempercepat proses penanganan, termasuk dari sisi pendanaan dan koordinasi lintas instansi.
“Melihat dan belajar dari bencana sebelumnya, kami sepakat melaksanakan masa tanggap darurat selama 14 hari ke depan agar penanganan lebih maksimal,” ujar Anton.
Dukungan serupa juga disampaikan Dandim 0307/Tanah Datar Letkol Inf Agus Priyo Pujo Sumedi yang hadir dalam rapat bersama jajaran OPD di lingkungan Pemkab Tanah Datar.
Usai rapat koordinasi yang dimoderatori Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi tersebut, rombongan langsung meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana.
Berdasarkan data sementara BPBD Tanah Datar, dampak bencana tersebar di enam kecamatan dengan rincian sebagai berikut:
- Kecamatan Lintau Buo: 78 rumah terdampak, 2 warung hanyut, 1 sepeda motor hanyut, 12 KK atau 51 jiwa mengungsi, serta 91 KK terisolir.
- Kecamatan Lintau Buo Utara: 33 rumah terdampak dan 4 KK atau 15 jiwa mengungsi.
- Kecamatan Padang Ganting: 6 rumah terdampak, longsor menutup badan jalan di Nagari Rajo Dani dan Koto Gadang Hilir, serta meluapnya Batang Sungai Pagie.
- Kecamatan Tanjung Emas: 54 rumah dan 2 kedai terdampak banjir serta 10 warga dievakuasi.
- Kecamatan Sungai Tarab: Longsor menyebabkan badan jalan terban di Nagari Pasie Laweh.
- Kecamatan Salimpaung: Longsor dan pohon tumbang menutupi badan jalan.
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi yang masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan. (Ris1)
