Damkar Kalbar “Curhat” ke Pemprov, Soroti Minim Armada hingga Ancaman Karhutla
Pontianak, Spektroom — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus menghantui Kalimantan Barat mendorong Asosiasi Pemadam Kebakaran (Damkar) Kalbar bergerak cepat.
Dalam audiensi bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar di Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (21/05/2026), para petugas damkar menyuarakan berbagai persoalan serius yang masih mereka hadapi di lapangan.
Mulai dari keterbatasan armada, minimnya alat pelindung diri (APD), hingga kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut.
Ketua Umum Asosiasi Damkar Kalbar, Ronny Kasimin, mengatakan petugas pemadam kebakaran selama ini berada di garis terdepan dalam menyelamatkan masyarakat, namun belum sepenuhnya didukung sarana yang memadai.
Karena itu diperlukan penguatan sarana, peningkatan kapasitas SDM, dan dukungan regulasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” tegas Ronny.
Menurutnya, tantangan penanganan kebakaran di Kalimantan Barat semakin kompleks, terutama memasuki musim kemarau yang rawan memicu kebakaran lahan dan permukiman.
Tak hanya menyampaikan keluhan, Asosiasi Damkar Kalbar juga menawarkan sejumlah langkah kolaboratif kepada pemerintah daerah.
Di antaranya pelatihan bersama, edukasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat, simulasi penyelamatan, hingga penguatan koordinasi antar damkar kabupaten/kota.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, menyambut positif audiensi tersebut.
Ia mengapresiasi keberadaan damkar swasta dan relawan yang selama ini dinilai cepat membantu masyarakat dalam berbagai situasi darurat.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat membutuhkan bantuan dari masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat dalam penanggulangan karhutla, kebakaran lahan, maupun kebakaran di permukiman masyarakat,” ujar Harisson.
Ia juga menegaskan pemerintah daerah akan berupaya membantu memenuhi kebutuhan peralatan damkar melalui fasilitasi BPBD Kalbar untuk diajukan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Nanti mungkin akan difasilitasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama-sama meminta bantuan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana,” katanya.
Harisson kembali menyoroti pentingnya peran damkar swasta yang selama ini dianggap sigap saat terjadi kebakaran maupun bencana karhutla.
“Selama ini begitu cepatnya teman-teman dari lembaga pemadaman swasta membantu masyarakat yang mengalami musibah kebakaran ataupun membantu kami dalam karhutla dan lain-lain,” ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan BPBD Kalbar, Ridwan, menilai penanganan kebakaran tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dan relawan menjadi faktor penting dalam mempercepat respons di lapangan.
Audiensi ditutup dengan komitmen bersama memperkuat koordinasi dan komunikasi guna meningkatkan kualitas layanan pemadam kebakaran dan keselamatan masyarakat di Kalimantan Barat.
