Dari Target 792 Unit SPPG, Lampung Telah Realisasikan 711 Dengan 1.957.678 Penerima manfaat
Spektroom - Tim Pengendalian Inivlasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung dipimpin Staf Ahli Gubernur Bid. Ekubang Bani Ispriyanto bersama Anggota Forkopimda serta beberapa kepala OPD terkait mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2025, secara Virtual Meeting dari ruang Command Centre Diskominfotik Provinsi Lampung, Senin (17/11/2025).
Sementara Rakor TPID yang dirangkai dengan Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Daerah Serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah, berlangsung secara luring di Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta Pusat, dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.
Seiring meningkatnya pembelian emas, di bulan November ini, harga emas di pasar internasional terus mengalami trend kenaikan.
Hal ini disebabkan emas dianggap sebagai safe haven, sehingga kondisi geopolitik dan geoekonomi global sangat menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan harga emas karena investor mengalihkan aset keemas sebagai safe haven.
Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar inflasi di dalam negeri, harga ditingkat konsumen sangat dipengaruhi oleh fluktuasi perkembangan harga emas.
"Jadi artinya harga emas yang diterima konsumen pastinya akan selaras dengan perkembangan harga emas di pasar internasional" ujarnya.
Menurut Adinggar, inflasi bulan Oktober 2025 Emas dan perhiasan adalah komoditas utama penyumbang inflasi. Secara nasional emas mengalami inflasi 52,76%.
"Kalau kita breakdown berdasarkan provinsi maka provinsi yang mengalami inflasi emas paling tinggi adalah di Sumatera Barat, di mana inflasi emasnya mencapai 62,83%. Lalu diikuti oleh Sulawesi Selatan yang mengalami inflasi emas 62,77%." rincinya.
Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Daerah, Pemerintah menegaskan pentingnya penguatan tata kelola, peningkatan kualitas layanan publik, serta peran aktif perangkat daerah untuk memastikan implementasi MBG berjalan efektif dan tepat sasaran.
Wakil Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang dalam paparannya menyebutkan Hingga pertengahan November 2025, target pembangunan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) adalah mencapai sekitar 31.000 hingga 32.000 unit di seluruh Indonesia, dengan target penyelesaian 30.000 unit pada akhir 2025.
Menurut Nanik, SPPG sebanyak itu tersebar di 38 Provinsi, dengan jumlah SPPG berbeda-beda ditiap provinsi.
Seperti diwilayah Sumatera, Provinsi Aceh target 573 unit SPPG baru terealisasi 460 unit dengan 1.267.907 penerima manfaat. Kemudian Sumatera Utara 1419 unit, terealisasi baru 570 dengan 1.487.956 penerima manfaat dan Lampung 792 unit terealisasi 711 dengan 1.957.678 penerima manfaat.
"Sumatera Barat target 543 SPPG yang operasional baru 224, Provinsi Riau 671 yang operasional 361, Jambi 369 yang sudah operasional 105, Sumatera Selatan rencananya 801 dapur sedang yang sudah operasional 472 serta Provinsi Bengkulu rencananya 195 dan yang sudah operasional 88" rinci Nanik.
Selanjutnya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung target 141 teralisai 150 dengan 152.102 penerima manfaat, Kepulauan Riau target 202 dan terealisasi 156 dengan 440.961 penerima manfaat.
"Namun DKI Jakarta target 761 unit, namun baru terealisasi 279 unit. Hal ini terjadi karena harga tanah di Jakarta mahal" tutup Nanik.(@Ng).
