Dilema Bandara Husein dan Kertajati, Antara Kemudahan Penumpang dan Masa Depan Infrastruktur Jawa Barat
Surakarta – Spektroom: Wacana pengaktifan kembali penerbangan komersial bermesin jet di Bandara Husein Sastranegara Bandung memunculkan perdebatan baru mengenai arah pembangunan transportasi di Jawa Barat.
Di satu sisi, kebijakan tersebut dinilai dapat mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi Bandung Raya. Namun di sisi lain, keberadaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang dibangun dengan investasi besar terancam kembali kehilangan daya tarik.
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Semarang sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai persoalan tersebut bukan sekadar pemindahan rute penerbangan, melainkan menyangkut keseimbangan antara kebutuhan masyarakat saat ini dan keberlanjutan investasi infrastruktur jangka panjang.
Dikatakan pengoperasian kembali Bandara Husein Sastranegara akan memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan ekonomi Kota Bandung. Wisatawan domestik maupun mancanegara, terutama dari Malaysia dan Singapura, dapat kembali mendarat langsung di pusat kota tanpa harus melanjutkan perjalanan darat dari Majalengka.
“Kondisi ini tentu menjadi angin segar bagi pelaku usaha hotel, restoran, kafe, industri kreatif, pusat perbelanjaan, hingga UMKM di Bandung yang selama ini mengandalkan kunjungan wisatawan,” ungkap Djoko kepada Spektroom, Minggu (31/5/2026).
Dari sisi konsumen, keberadaan Bandara Husein juga dianggap lebih efisien. Warga Bandung yang hendak bepergian ke berbagai kota besar tidak perlu lagi menempuh perjalanan menuju Kertajati yang berjarak sekitar satu hingga satu setengah jam melalui Tol Cisumdawu.
Djoko mengingatkan dampak paling besar justru akan dirasakan Bandara Kertajati. Bandara yang diproyeksikan sebagai gerbang utama penerbangan Jawa Barat tersebut berpotensi kembali mengalami penurunan jumlah penumpang apabila maskapai penerbangan jet kembali beroperasi di Bandung.
“Risikonya Kertajati akan semakin sulit mencapai tingkat utilisasi yang ideal. Padahal bandara tersebut dibangun dengan investasi yang sangat besar untuk menjadi pusat konektivitas Jawa Barat,” katanya.
Selain persoalan ekonomi dan investasi, keterbatasan teknis Bandara Husein Sastranegara. Lokasinya yang berada di tengah kawasan perkotaan dan dikelilingi permukiman padat membuat ruang pengembangan bandara menjadi sangat terbatas.
Panjang landasan pacu yang hanya sekitar 2.600 meter juga membatasi jenis pesawat yang dapat beroperasi. Selain itu, kapasitas apron dan ruang tunggu penumpang dinilai rentan mengalami kepadatan apabila frekuensi penerbangan meningkat secara signifikan.
Lebih jauh, Djoko menilai pengaktifan kembali Bandara Husein akan membawa konsekuensi terhadap tata ruang Kota Bandung. Keberadaan bandara di tengah kota menyebabkan pembatasan ketinggian bangunan melalui Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).
Akibatnya, pengembangan kota secara vertikal menjadi terbatas sehingga pertumbuhan kota cenderung melebar ke wilayah pinggiran. Kondisi tersebut berpotensi mempercepat alih fungsi lahan hijau dan menambah persoalan lingkungan di kawasan Bandung Raya.
“Bandung sebenarnya sedang diarahkan berkembang ke wilayah timur melalui kawasan Transit Oriented Development (TOD) dan dukungan Kereta Cepat Whoosh. Jika aktivitas penerbangan kembali terpusat di Husein, ada risiko konsentrasi pertumbuhan kembali terkunci di wilayah tengah dan barat kota yang infrastrukturnya sudah sangat padat,” jelasnya.
Djoko juga mengingatkan potensi meningkatnya kemacetan di kawasan sekitar bandara, seperti Jalan Pajajaran, Jalan Garuda, dan Jalan Abdurachman Saleh. Arus kendaraan penjemput, taksi, ojek daring, maupun kendaraan pribadi diperkirakan akan bertambah apabila penerbangan komersial kembali beroperasi penuh.
Karena itu, ia mendorong pemerintah menerapkan skema pembagian peran yang jelas antara Bandara Husein dan Kertajati. Bandara Husein dinilai lebih tepat melayani penerbangan domestik jarak pendek-menengah serta rute regional internasional seperti Singapura dan Malaysia. Sementara Bandara Kertajati tetap difokuskan sebagai pusat penerbangan internasional jarak jauh, haji dan umrah, serta logistik kargo.
Menurutnya, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan mobilitas masyarakat dengan keberlanjutan pembangunan infrastruktur transportasi di Jawa Barat.
“Pengaktifan kembali Bandara Husein bisa menjadi solusi jangka pendek bagi masyarakat dan pelaku usaha. Namun jangan sampai mengorbankan masa depan Kertajati maupun arah pengembangan Kota Bandung yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Ciptati Handayani)
