Dipertemukan Dengan Forkopimda dan DPRD Lampung, Unjuk rasa Aliansi Lampung Melawan Berlangsung Kondusif
.Spektroom - Aksi unjuk rasa Aliansi Lampung Melawan (ALM) bertajuk Lampung Menolak Diam, Indonesia (C)emas" depan Gerbang Pemerintah Provinsi Lampung akhirnya membubarkan diri, sekira pulul 14.45 WIB, setelah lebih dari 3 jam menunggu dipertemukan dengan Forkopimda Provinsi Lampung dan unsur legislatif DPRD Lampung, Senin (1/9/2025)
Aksi 1000-an Mahasiswa dan elemen masyarakat Lampung melakukan long march dari beberapa titik kumpul, diantaranya dari Museum Lampung di Jalan ZA. Pagaralam Bandarlampung, membubarkan diri usai Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, dan seluruh forkopimda Lampungdan Pangdam XXI/Raden Intan II Mayjend Kristomei Siantur serta beberapa Anggota DPRD Lampung
Saat dipertemukan, massa aksi melalui Ketua BEM Unila Muhammad Ammar Fauzan, menyampaikan sejumlah tuntutan dan meminta tanda tangan pakta integritas sebagai bentuk komitmen para pemimpin Lampung.
Gubernur Lampung Mirzani menyatakan kit cinta dengan daerah kita, cinta dengan masyarakat kita dan lebih luas lagi cinta dengan Negara, maka dari itu ketika tidak ada persesuaian dalam hidup berbangsa dan bernegara, dapat menyuarakan aspirasinya dan menyampaikan tuntutan.
"Saya telah mendengar dan membaca 10 tuntutan kalian yang disampaikan kepada kami, tuntutan ini akan menjadi dorongan bagi kami untuk segera dilaksanakan." ujar Gubernur Mirzani.
Sementara itu Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika meminta kepada pengunjuk rasa untuk meyakini bahwa Mabes Polri sedang mengusut kasus meninggalnya Afan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) asal Lampung yang menjadi korban insiden kendaraan taktis (rantis) Brimob saat aksi ricuh di depan Gedung DPR RI, Jakarta.
"Yakinlah percayakanlah dan beri ruang seluas-luasnya kepada tim yang sedang bekerja untuk mengungkap kasus meninggalnya Pengemudi Ojek Online dengan seterang-terangnya transparan, dan segera diumumkan ke publik, sehingga bisa memenuhi rasa keadilan dari masyarakat dari juga dari keluarga yang ditinggalkan" tegas Kapolda.
Untuk diketahui dalam aksi ini, massa aksi berhasil dipertemukan dengan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Forkopimda menyampaikan 10 tuntutan, serta mendapatkan tandatangan pakta integritas atau komitmen menjalankan 10 tuntutan tersebut.
Sebelumnya Aliansi Lampung Melawan mengajukan 13 Tuntutanz karena dianggap tidak relevan, sehingga hanya 10 yang menjadi domain DPRD Lampung Ketiga tuntutan yang tidak relevan tersebut adalah, mendesak pemerintah segera mengesahkan UU Perampasan Aset, ini merupakan domainya pusat, memotong gaji dan tunjangan DPR sebagai bentuk efisiensi, yang sudah ditindaklanjuti oleh Presiden serta meminta Presiden Prabowo Subianto segera mencopot menteri-menteri bermasalah.(@Ng).
