Disdikbud Maluku Benahi Pemerataan Guru, Hindari Ketimpangan Sertifikasi

Disdikbud Maluku Benahi Pemerataan Guru, Hindari Ketimpangan Sertifikasi
Wawancara Spektroom dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Dr. Sarlotta Singerin S.Pd., M.Pd. Foto: Spektroom/Eva. M

Ambon-Spektroom: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku mulai membenahi pemerataan tenaga pendidik di sekolah-sekolah menyusul masih adanya kekurangan guru pada sejumlah mata pelajaran tertentu.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, Dr. Sarlotta Singerin, dalam wawancara dengan Spektroom di ruang kerjanya, Selasa (10/03/2026) mengatakan pihaknya telah meminta bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) melakukan analisis terhadap ketersediaan guru dan rombongan belajar di setiap sekolah.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi guru lebih merata sehingga tidak ada sekolah yang dirugikan akibat kekurangan tenaga pengajar.

“Kami sedang menganalisis ketersediaan rombongan belajar dan jumlah guru di setiap sekolah. Tujuannya agar pemerataan guru bisa dilakukan dengan baik,” kata Singerin.

Menurutnya, ketimpangan distribusi guru juga berpotensi berdampak pada hak profesional tenaga pendidik, termasuk peluang memperoleh sertifikasi.
Karena itu, Dinas Pendidikan Maluku berupaya memastikan setiap guru memiliki akses yang sama terhadap layanan profesi dan penugasan yang adil.

Selain persoalan distribusi tenaga pendidik, Singerin mengakui ada sejumlah faktor sosial yang turut mempengaruhi penempatan guru di daerah.
Beberapa di antaranya berkaitan dengan kondisi kesehatan guru maupun faktor keluarga, seperti pasangan yang memiliki profesi berbeda atau penempatan tugas yang berjauhan.

“Hal-hal seperti kesehatan dan kondisi keluarga juga menjadi pertimbangan. Jika ada keterangan medis atau persoalan keluarga, tentu tidak bisa dipaksakan,” ujarnya.
Meski demikian, DinasDinas Pendidikan Maluku tetap berkomitmen menata sistem pendidikan secara bertahap, dimulai dari wilayah terpencil dan daerah tertinggal atau 3T sebelum menjangkau wilayah perkotaan.

Ia berharap penataan distribusi guru ini dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus menjaga kesejahteraan tenaga pendidik.
“Yang kita inginkan adalah anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik, sementara guru juga tetap sejahtera dalam menjalankan tugas profesinya,” kata Singerin. (EM)

Berita terkait

Gubernur NTB dan Menteri Ekonomi Kreatif Sepakat Jadikan NTB Role Model KUR Ekonomi Kreatif

Gubernur NTB dan Menteri Ekonomi Kreatif Sepakat Jadikan NTB Role Model KUR Ekonomi Kreatif

Mataram-Spektroom: Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Lalu Muhamad Iqbal bersama Menteri Ekonomi Kreatif RI Teuku Riefky Harsya sepakat menjadikan NTB sebagai role model nasional dalam implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) ekonomi kreatif. Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan yang berlangsung Selasa, 10 Maret 2026, di Kantor Kementerian Ekonomi Kreatif, Jakarta. Gubernur

Marsam Putrangga, Julianto