Distribusi BBM di Jember Terlambat, Ini Penyebabnya

Editor : Julianto

Distribusi BBM di Jember Terlambat, Ini Penyebabnya
Sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat mengantri pelayanan BBM di SPBU Baratan, kecamatan Arjasa, kabupaten Jember, Jawa Timur (foto: Diskominfo Jember)

Spektroom - Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam beberapa hari terakhir terlambat. Kondisi tersebut disampaikan saat Pemerintah kabupaten Jember menerima Laporan dari PT.Pertamina terkait keterlambatan Pendistribusian di SPBU. Keterlambatan distribusi ini disebabkan adanya penutupan jalur Gumitir yang menghubungkan kabupaten Jember dengan Banyuwangi dan kemacetan parah di sekitar Pelabuhan Ketapang Kabupaten Banyuwangi,

Sales Brand Manager Pertamina Area Jember, Hendra Saputra, menyampaikan bahwa gangguan distribusi ini berdampak langsung terhadap keterlambatan pengiriman BBM dari Terminal BBM Banyuwangi ke wilayah Jember. Disebutkan bahwa kemacetan di Pelabuhan Ketapang mencapai hingga 40 kilometer, menyebabkan mobil tangki tidak dapat segera kembali ke terminal untuk pengisian ulang.

“Total ada 41 lembaga penyalur BBM di wilayah Jember, yaitu 40 SPBU reguler dan 1 SPBUN khusus wilayah. Pengiriman BBM sangat bergantung pada kelancaran lalu lintas dari Banyuwangi. Saat ini beberapa titik di Jember mengalami kekosongan stok BBM jenis Pertalite dan Bio Solar,” ujar Hendra, Jumat (25-7-2025).

Menyikapi kondisi ini, Pertamina telah melakukan koordinasi intensif dengan pihak terkait dan mengambil sejumlah langkah strategis. Salah satunya adalah dengan melakukan alih suplai dari Terminal BBM Surabaya dan Malang untuk menutupi kebutuhan wilayah Jember yang mencapai sekitar 700 kiloliter (KL) per hari.

“Kami terus mendorong percepatan pengiriman dari Surabaya dan Malang agar pasokan BBM kembali normal. Perlu kami tegaskan bahwa permasalahan ini bukan disebabkan oleh kelangkaan stok BBM di Pertamina, tetapi murni karena gangguan distribusi akibat kemacetan dan penutupan jalur,” tambah Hendra.

“Kami meminta seluruh masyarakat Jember untuk tetap tenang. Stok BBM secara nasional maupun regional dalam kondisi aman. Yang terjadi saat ini hanyalah keterlambatan distribusi karena kendala teknis lalu lintas,” pungkas Hendra Saputra.

Pemerintah Kabupaten Jember akan terus memantau perkembangan distribusi BBM di lapangan serta menjalin komunikasi aktif dengan pihak Pertamina, kepolisian, dan instansi terkait untuk memastikan kelancaran suplai BBM ke seluruh wilayah Jember. (BudiS/Suyanto)

audio-thumbnail
Distribusi BBM
0:00
/171.36325

Berita terkait

Gandeng BKN, Menteri Dody Komitmen Wujudkan Good Governance di Kementerian PU

Gandeng BKN, Menteri Dody Komitmen Wujudkan Good Governance di Kementerian PU

Jakarta – Spektroom : Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance di lingkungan Kementerian PU. Langkah ini diperkuat melalui kolaborasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna meningkatkan kualitas dan integritas aparatur sipil negara (ASN). Menteri Dody mengatakan kehadiran BKN sangat penting

Nurana Diah Dhayanti
Bak Tersambar Petir, PWI Kalteng Tempuh Jalur Hukum Usai Pernyataan Hotman Paris Dinilai Hina Profesi Wartawan

Bak Tersambar Petir, PWI Kalteng Tempuh Jalur Hukum Usai Pernyataan Hotman Paris Dinilai Hina Profesi Wartawan

Ketua PWI Kalteng, M Zaenal: "setiap pihak tetap menghormati profesi pers sebagai salah satu pilar demokrasi," Palangkaraya-Spektroom : Dunia jurnalistik terasa tersentak. Bagi banyak insan pers, pernyataan yang dilontarkan advokat nasional Hotman Paris Hutapea dinilai bukan sekadar kritik, tetapi telah menyentuh kehormatan profesi wartawan yang selama ini menjadi salah

Polin
APBD  Menjadi Instrumen Pembangunan yang Berdampak Nyata bagi Masyarakat NTB

APBD Menjadi Instrumen Pembangunan yang Berdampak Nyata bagi Masyarakat NTB

Mataram-Spektroom : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen utama untuk menghadirkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Gubernur NTB M.Iqbal mengungkapkan, pembahasan pertanggungjawaban APBD tidak hanya merupakan amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi

Marsam Putrangga, Rafles
ссс