DPRD Jember Apresiasi Laskar Merah Putih Ormas Cinta Damai
Spektroom - Puluhan masa yang tergabung dalam Markas Cabang Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Jember mendatangi gedung DPRD Jember pada Senin (01/09/2025).
Ketua LMP Jember Drs Helmi Murtaqi mengatakan bahwa hari ini Laskar Merah Putih, mendatangi gedung DPRD untuk menyampaikan sikap dalam menghadapi situasi yang sedang berlangsung.
Dihalaman gedung DPRD Jember puluhan pengurus dan anggota Laskar Merah Putih (LMP) Jember menyerukan “Menolak segala bentuk separatis dan anarkhisme di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dibangun dengan pondasi kokoh UUD 1945”
Gerakan separatisme bukan hanya mengancam keutuhan negara, tetapi juga merusak stabilitas kamtibmas nasional dan kedamaian masyarakat.
Aksi anarkis merusak fasilitas umum dan pemerintah, justru akan menciptakan persoalan yang seharusnya tidak perlu dilakukan.
Usai menyampaikan pernyataan sikap Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Jember Helmi Murtaqi, menyerahkan Naskah Pernyataan kepada Ketua DPRD Jember H. Achmad Halim.
Helmi Murtaqi mengatakan bahwa hari ini Laskar Merah Putih, mendatangi gedung DPRD untuk menyampaikan sikap dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi di beberapa daerah, banyak aksi yang berujung anarkis dan penjarahan, LMP tegas menyatakan NKRI harga mati, tidak ada ruang bagi separatisme dan anarkis di Negara Kesatuan Republik Indonesia, wabil khusus di Jember.
“Hari ini LMP Jember menyatakan sikap, menolak segala bentuk separatisme dan anarkis di Negeri ini. khususnya di Jember, mari kita rawat perbedaan ini dengan saling menghormati, jaga kedamaian di kota Jember tercinta”, tegasnya.
Ketua DPRD Jember Achmad Halim, mengapresiasi sikap Laskar Merah Putih yang siap bersinergi menjaga kondusifitas Kota Jember.
“Saya apresiasi langkah ormas Laskar Merah Putih yang menolak segala bentuk separatisme dan anarkisme, semoga ini jadi titik awal kita bersama menjaga Jember, terima kasih seluruh pengurus dan anggota Laskar Merah Putih,” ungkapnya.
Menurut Ahmad Halim kehadiran DPRD Jember ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun komunikasi yang konstruktif bersama organisasi kemasyarakatan. (Budi S)
