DPRD Jember Tekankan Sinergi Kuat Dengan Eksekutif Dalam Paripurna LKPJ Bupati 2025
Jember-Spektroom : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Jember Tahun Anggaran 2025, pada Selasa (31/03/2026). Rapat yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Jember menegaskan pentingnya memperkuat sinergi dengan pihak eksekutif dan menjadi momentum strategis bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, Fuad Akhsan, yang dalam sambutannya menyoroti pentingnya hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif. Fuad Akhsan menegaskan bahwa kedua lembaga tersebut harus saling mendukung dalam menjalankan roda pemerintahan demi kepentingan masyarakat luas.
“DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jember seyogyanya saling menguatkan, bukan justru saling menjatuhkan. Sinergi yang baik akan melahirkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” jelas Fuad di hadapan peserta rapat.
Rapat ini dilaksanakan berdasarkan surat Ketua DPRD Kabupaten Jember Nomor 005/487/35.09.2/2026 tertanggal 27 Maret 2026. Meski dijadwalkan dimulai pukul 12.00 WIB, rapat baru dimulai pada pukul 14.30 WIB dan berlangsung hingga pukul 16.00 WIB dengan suasana tertib dan penuh khidmat.
Dari sisi legislatif, rapat paripurna ini merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Melalui forum ini, DPRD menerima secara resmi nota pengantar LKPJ dari Bupati sebagai dasar untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh alat kelengkapan dewan.
DPRD Jember memandang LKPJ bukan sekadar laporan formal tahunan, melainkan instrumen penting untuk mengukur capaian kinerja pemerintah daerah, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, pembahasan LKPJ ke depan diharapkan dapat dilakukan secara komprehensif, objektif, dan konstruktif.
Dalam forum tersebut, DPRD juga menegaskan komitmennya untuk memberikan rekomendasi yang solutif dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Rekomendasi tersebut nantinya akan menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program pada tahun anggaran berikutnya.
Selain itu, DPRD menilai pentingnya menjaga stabilitas politik dan pemerintahan daerah agar tetap kondusif. Kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan seluruh perangkat daerah, menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Jember.
Kehadiran berbagai unsur pimpinan perangkat daerah dalam rapat ini juga diapresiasi oleh DPRD sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menyampaikan pertanggungjawaban secara terbuka dan transparan. Hal ini dinilai sebagai langkah positif dalam membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dengan berlangsungnya rapat paripurna ini, DPRD Kabupaten Jember menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah yang tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memberikan dukungan dalam perumusan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Rapat paripurna ditutup pada pukul 16.00 WIB, dengan harapan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jember semakin solid dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan serta mampu menghadirkan solusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Jember. (budi s)
