DPRD Landak Gelar Paripurna Jawaban Bupati Terhadap Nota keuangan dan Raperda APBD 2026
Spektroom – Bupati Landak, dr. Karolin Margret Natasa, MH, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Landak terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Penyampaian jawaban itu dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-8 masa persidangan pertama tahun 2025, di ruang rapat utama DPRD Landak, Senin (10/11/2025).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Landak, Minadinata, SH, didampingi Wakil Ketua Erza Giovani, serta Sekretaris DPRD Nikolaus.
Turut hadir para anggota DPRD, kepala dinas, badan, inspektur, serta kepala bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
Kepada sejumlah media, Bupati Karolin menyampaikan terima kasih atas berbagai saran dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD terkait rancangan APBD 2026.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya akan memperhatikan seluruh masukan tersebut, meskipun tahun ini anggaran mengalami penurunan cukup besar.
“Anggaran kita berkurang cukup banyak, sehingga apa yang diharapkan oleh teman-teman DPRD sebenarnya sudah terakomodir, hanya saja nilainya memang kecil,” jelas Karolin.
Bupati mengatakan, pemerintah tetap berkomitmen agar APBD 2026 bisa tepat sasaran sesuai harapan DPRD dan masyarakat. Infrastruktur tetap akan menjadi salah satu sektor prioritas, meskipun ruang fiskal terbatas.
Karolin mengungkapkan, APBD Kabupaten Landak mengalami pengurangan signifikan hingga Rp142 miliar, ditambah berkurangnya Dana Alokasi Khusus (DAK).
Kondisi ini membuat anggaran untuk pembangunan infrastruktur menjadi terbatas, sementara kebutuhan di lapangan masih sangat besar dan biaya pembangunannya relatif tinggi.
Menurutnya, penyusunan APBD harus tetap mengikuti aturan yang berlaku, termasuk memenuhi standar pelayanan minimal di bidang kesehatan dan pendidikan.
“Menutup puskesmas atau rumah sakit tentu bukan pilihan. Kesehatan masyarakat juga prioritas penting selain pembangunan,” tegasnya.
Karolin menambahkan, pemerintah akan mencari solusi alternatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur, termasuk dengan skema pendanaan di luar APBD Kabupaten.
Ia juga menyebut pentingnya konektivitas jalan dan jembatan dalam mendukung program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) agar distribusi makanan ke sekolah-sekolah berjalan lancar, terutama di daerah terpencil.
“Kalau infrastruktur jalan dan jembatan tidak diperbaiki, program Makan Bergizi Gratis bisa terhambat.
Begitu juga dengan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih yang dicanangkan Presiden. Semua ini butuh dukungan infrastruktur yang baik,” tutup Karolin.
