DPRD Sidoarjo Gelar Paripurna, Bahas Raperda Pajak dan Retribusi Daerah

DPRD Sidoarjo Gelar Paripurna, Bahas Raperda Pajak dan Retribusi Daerah
Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih memimpin Rapat Paripurna terkait Raperda Pajak dan Retribusi daerah / Foto : Fifin.

Spektroom – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Sidoarjo kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi - fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Sidoarjo pada Sabtu (1/11/2025 ) tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abdillah Nasih, dan dihadiri oleh Bupati Sidoarjo, H. Subandi, S.H., M.Kn., jajaran Forkopimda , serta 25 Anggota Dewan lainnya.

Agenda ini menjadi bagian penting dari siklus pembahasan kebijakan fiskal daerah yang bertujuan memperkuat Struktur Keuangan Daerah sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). Dalam sidang tersebut , Fua Fraksi yakni Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai NasDem menyampaikan pandangan umumnya terhadap substansi Raperda tersebut.

Juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Bambang Pujianto, dalam penyampaiannya memberikan apresiasi kepada Bupati Sidoarjo atas penyerahan naskah akademik Raperda pada 25 Oktober 2025 lalu. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memperbaiki tata kelola Pajak dan Retribusi agar lebih Adaptif terhadap dinamika Regulasi Nasional.

“Penyesuaian ini perlu dilakukan agar pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menjadi lebih Efektif , Adil , dan berpihak kepada masyarakat. Selain itu, juga harus disinkronkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 serta Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022,” ujar Bambang Pujianto.

Fraksi Gerindra juga menyoroti sejumlah poin penting yang perlu mendapat perhatian serius dalam proses Revisi Perda tersebut, antara lain:

Dukungan terhadap perubahan Pasal 15 ayat ( 7 ) dan (b8 ) mengenai nilai objek tidak kena Pajak atas perolehan hak karena hibah, Wasiat, atau Waris tertentu. Penyesuaian Pasal 40 agar selaras dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 81, sehingga pengenaan Pajak dilakukan secara proporsional dan terukur.

Penataan ulang struktur Retribusi Daerah berdasarkan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencegah potensi Pungutan Liar di 14 OPD pengelola Retribusi. Optimalisasi pemanfaatan Aset Daerah dengan mempertimbangkan Aspek Sosial , Lingkungan , serta orientasi pada Kesejahteraan Masyarakat.

Sementara itu, Fraksi Partai NasDem melalui juru bicaranya Dimas Muh Zakaria Dimas Pratama menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Ia menyebut, perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian Fiskal Daerah sekaligus memastikan pemerataan pembangunan di seluruh Wilayah Kabupaten Sidoarjo.

“Pemerintah Daerah perlu terus berinovasi dalam menggali potensi PAD baru yang bersumber dari sektor-sektor produktif, bukan hanya mengandalkan Pajak dan Retribusi yang sudah ada. Potensi Ekonomi Lokal di sektor Industri , Jasa , dan UMKM harus digerakkan secara optimal,” ujar Dimas.

Fraksi NasDem juga mendorong peningkatan sinergi antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam membangun Sistem Perpajakan yang Transparan , Efisien, dan Berorientasi pada pelayanan Publik.

Menanggapi pandangan umum dari kedua fraksi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih menyampaikan apresiasi atas komitmen dan masukan konstruktif yang diberikan.

“Atas nama pimpinan dan seluruh Anggota Dewan, kami menyampaikan terima kasih kepada Fraksi Gerindra dan Fraksi NasDem atas Pandangan Umum yang komprehensif. Catatan penting yang disampaikan akan menjadi bahan pembahasan bersama pihak Eksekutif pada tahap selanjutnya,” ujarnya.

Rapat Paripurna ditutup dengan penyerahan Dokumen Pandangan Umum Fraksi kepada Pimpinan Dewan. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan melalui Rapat Gabungan antara Badan Anggaran ( Banggar ) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna menyusun tanggapan resmi eksekutif terhadap Pandangan Fraksi - fraksi. (Agus Suyono).

Berita terkait

Bendung Wampu Dukung Konversi Lahan Perkebunan Sawit ke Pertanian Produktif  di Langkat

Bendung Wampu Dukung Konversi Lahan Perkebunan Sawit ke Pertanian Produktif di Langkat

Spektroom — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengoptimalkan fungsi Bendung Wampu di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara untuk mendukung rencana masyarakat mengkonversikan lahan perkebunan sawit menjadi lahan pertanian seluas 10.991 hektar. Dukungan infrastruktur irigasi Kementerian PU merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan komitmennya untuk mempercepat

Nurana Diah Dhayanti
Persiapan Nataru  Penanganan Longsor Ruas Medan -Berastagi Dipercepat Dukung Konektifitas Lancar

Persiapan Nataru Penanganan Longsor Ruas Medan -Berastagi Dipercepat Dukung Konektifitas Lancar

Spektroom  – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penyelesaian penanganan bencana alam longsor di Ruas Jalan Medan–Berastagi (Sembahe), Provinsi Sumatera Utara. Konstruksi pekerjaan ditargetkan selesai pada  Desember 2025 agar jalur strategis tersebut siap digunakan dengan kondisi lebih aman dan lancar menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Menteri PU Dody

Nurana Diah Dhayanti
Medan- Belawan Sebentar Tak Banjir Lagi Setelah Floodway  Sikambing Dipercepat Pembangunannya.

Medan- Belawan Sebentar Tak Banjir Lagi Setelah Floodway Sikambing Dipercepat Pembangunannya.

Spektroom – Penyelesaian cepat Floodway Sikambing yang mencapai progres 98 persen untuk kendalikan banjir di Medan- Belawan.Infrastruktur pengendali banjir ini menjadi salah satu proyek strategis untuk mereduksi banjir di kawasan Medan bagian utara dengan  mengalihkan sebagian debit Sungai Sikambing menuju Sungai Belawan. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau langsung

Nurana Diah Dhayanti