Drs. Anhar Achmad, S.H., M.H., M.M.: UMKM Terancam Jalan di Tempat Jika Hanya Dijadikan Komoditas Politik
Jakarta- Spektroom: Di tengah gencarnya narasi pemerintah tentang penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), muncul pertanyaan mendasar: mengapa jutaan pelaku UMKM masih berkutat pada persoalan yang sama dari tahun ke tahun? Akses permodalan yang terbatas, rendahnya literasi digital, lemahnya daya saing produk, hingga sulitnya menembus pasar yang lebih luas masih menjadi persoalan yang berulang.
Ketua Umum Spektroom.co.id, Drs. Anhar Achmad, S.H., M.H., M.M., yang juga advokat, pengamat kebijakan publik, dan pemerhati ekonomi kerakyatan, menilai persoalan terbesar UMKM bukan terletak pada minimnya program pemerintah.
Yang lebih mengkhawatirkan justru lemahnya konsistensi pelaksanaan kebijakan, sehingga berbagai program pemberdayaan belum menghasilkan lompatan signifikan bagi pelaku usaha.
"Program untuk UMKM hampir selalu hadir dalam setiap periode pemerintahan. Yang menjadi persoalan adalah keberlanjutan, pendampingan, dan pengawasan. Banyak program berhenti pada seremoni, sementara pelaku usaha tetap menghadapi kesulitan yang sama," ujarnya.
Menurut Anhar, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak dapat diukur hanya dari banyaknya bantuan modal atau jumlah pelatihan yang diselenggarakan. Ukuran yang sesungguhnya adalah berapa banyak UMKM yang berhasil naik kelas, memperluas pasar, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja baru.
Ia mengingatkan bahwa tantangan UMKM saat ini jauh lebih berat dibanding satu dekade lalu. Persaingan tidak lagi bersifat lokal, tetapi berlangsung dalam ruang digital yang mempertemukan produk dalam negeri dengan produk dari berbagai negara.
"Kalau UMKM tidak dibekali kemampuan digital, inovasi produk, dan manajemen usaha yang baik, mereka akan menjadi penonton di pasar sendiri," tegasnya.
Anhar juga mengkritisi kecenderungan menjadikan UMKM sebagai objek program jangka pendek yang sarat pencitraan. Menurutnya, pemberdayaan UMKM kerap lebih sibuk mengejar target administratif daripada membangun daya saing usaha secara nyata.
"UMKM jangan hanya muncul saat ada pameran, pembagian bantuan, atau momentum politik. Mereka membutuhkan ekosistem usaha yang sehat, kepastian akses pembiayaan, pendampingan yang berkelanjutan, serta kemudahan memasuki pasar. Tanpa itu, slogan pemberdayaan hanya akan menjadi retorika," katanya.
Ia menilai pemerintah perlu mengubah orientasi kebijakan dari sekadar mengejar kuantitas program menjadi peningkatan kualitas dan keberlanjutan. Penguatan kapasitas pelaku usaha, sertifikasi produk, digitalisasi, akses pembiayaan yang inklusif, hingga perluasan jaringan pemasaran harus menjadi prioritas utama.
Di sisi lain, Anhar menegaskan bahwa pelaku UMKM juga tidak boleh hanya menunggu intervensi pemerintah. Perubahan pola pikir menjadi kebutuhan mendesak. Kemampuan membaca tren pasar, membangun merek, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan kualitas layanan menjadi syarat mutlak untuk bertahan di tengah persaingan.
"Persaingan hari ini ditentukan oleh inovasi, kecepatan beradaptasi, dan kemampuan membaca kebutuhan pasar. UMKM yang enggan berubah akan semakin tertinggal," ujarnya.
Menurut Anhar, masa depan ekonomi Indonesia tidak hanya bergantung pada investasi besar atau proyek strategis nasional. Fondasi ekonomi justru ditentukan oleh jutaan UMKM yang mampu tumbuh menjadi usaha yang produktif, modern, dan berdaya saing.
"Jika pemerintah benar-benar ingin menjadikan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, maka yang dibutuhkan bukan sekadar meluncurkan program baru, melainkan keberanian mengevaluasi kebijakan yang selama ini belum efektif. UMKM membutuhkan solusi nyata yang berkelanjutan, bukan janji yang terus berulang," pungkasnya.
