Fahri Hamzah : Presiden Ingin Bentuk Badan Khusus Perumahan, Urus Izin-Pembiayaan Satu Pintu
Spektroom - Presiden Prabowo Subianto ingin program pembangunan perumahan yang menjadi janji kampanyenya dilakukan percepatan. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah pembentukan badan atau lembaga baru yang menangani seluruh urusan pembangunan perumahan.
Keinginan Presiden .itu diungkapkan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah usai menghadiri rapat terbatas dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta."Ada beberapa kali Presiden Prabowo menitipkan pesan untuk mencari mekanisme percepatan pembangunan perumahan, yang saya laporkan karena ada mandat dari beberapa undang-undang untuk pembentukan lembaga untuk percepatan pembangunan perumahan," tuturnya seperti dikutip dari akun Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (30/12/2025).
Fahri menjelaskan lembaga atau badan tersebut nantinya akan menangani segala urusan untuk percepatan pembangunan perumahan, terutama yang menjadi program pemerintah hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Lembaga tersebut akan menangani urusan perizinan hingga pembiayaan
"Yang intinya adalah memang harus ada lembaga nanti yang mengambil alih persoalan tanah/pengadaan lahan, kemudian mengambil alih persoalan perizinan, juga mengambil alih persoalan pembiayaan dan juga penghunian, serta manajemen daripada hunian yang berbasis kepada hunian sosial. Karena beliau (Presiden Prabowo Subianto) membayangkan harus ada akselerasi besar-besaran," terangnya.
Menurutnya selama ini untuk urusan pembangunan perumahan perizinannya tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Jika urusan tersebut digabung dalam satu lembaga diyakini akan ada percepatan program pembangunan perumahan."Harus ada lembaga yang mengkonsolidasi semua jenis keperluan untuk percepatan pembangunan perumahan,"
Fahri mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan Kemensesneg untuk merealisasikan pendirian lembaga tersebut. Ditargetkan lembaga atau badan tersebut sudah bisa lahir beleid pembentukannya di awal 2026."Mudah-mudahan 1-2 hari ini kami ada pertemuan lagi dan kalau bisa di awal tahun itu sudah kita bisa sahkan," jelasnya
