Fasilitasi Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan KB di Wilayah Khusus Kepulauan Sula
Spektroom — Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Provinsi Maluku Utara melaksanakan kegiatan Fasilitasi Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (Kespro) di Gedung Pertemuan Desa Pastina, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Kepulauan Sula Ir. Hi M. Saleh Marasabessy, M.Si, unsur Forkopimda Kabupaten Kepulauan Sula, Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kepulauan Sula, serta berbagai mitra kerja dan tenaga kesehatan dari lintas sektor.
Wakil Bupati Kepulauan Sula Hi M. Saleh Marasabessy menyampaikan apresiasi atas langkah BKKBN yang terus hadir hingga ke wilayah kepulauan untuk memperkuat pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
“Atas nama Pemerintah Daerah, kami memberikan apresiasi kepada BKKBN Provinsi Maluku Utara yang telah hadir langsung di Kepulauan Sula.” ujar Wakil Bupati.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan program-program BKKBN dalam mempercepat penurunan stunting dan peningkatan kualitas keluarga.
Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Maluku Utara dr.Victor Palimbong, M.K.M., AIFO-K M menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen BKKBN dalam memperkuat pelayanan KB di wilayah dan jalur khusus yang memiliki tantangan geografis serta keterbatasan akses layanan.
“Transformasi kelembagaan BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN menandai tanggung jawab baru kami untuk memastikan setiap keluarga, termasuk yang berada di wilayah kepulauan, mendapatkan hak atas layanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas,” ujar dr. Victor.
Ia menjelaskan arah pembangunan nasional melalui RPJPN 2025–2045 menekankan pentingnya transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang berlandaskan stabilitas, ketangguhan sosial-budaya, serta ekologi.
“Salah satu strategi yang kami dorong adalah perluasan akses dan peningkatan kualitas pelayanan KB di wilayah khusus, termasuk Kepulauan Sula, agar pasangan usia subur (PUS) dapat memperoleh layanan yang layak dan merata,” tambahnya.
Putra Asli Kepulauan Sula ini juga menegaskan bahwa dalam rancangan Rencana Strategis 2025–2029, BKKBN telah menetapkan 208 kabupaten/kota sebagai wilayah prioritas penggarapan program KBKR melalui Keputusan Kepala BKKBN Nomor 141/KEP/E3/2024. Kabupaten Kepulauan Sula termasuk dalam wilayah tersebut karena memiliki tantangan geografis serta angka kesertaan KB yang masih rendah.
"Pelaksanaan intensifikasi dan integrasi pelayanan KB tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan sinergi dan kemitraan terpadu dari berbagai pihak agar pelayanan KB dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan akses,” jelasnya.
Dokter Victor berharap melalui kegiatan fasilitasi ini dapat terjadi peningkatan capaian kesertaan KB modern, peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), serta penurunan angka unmet need yang berkontribusi terhadap percepatan penurunan stunting dan angka kematian ibu.
Kegiatan ini juga dirangkai dengan kegiatan pemberian Bantuan Gizi kepada KRS di desa Pastina yang diserahkan langsung Wakil Bupati didampingi Kaper Kemendukbangga Malut, Forkompinda serta unsur terkait.
