GTTII Mencatat Skor Indonesia Paling Rendah Dalam Kebijakan Pengendalian Rokok
Spektroom- Industri rokok Indonesia sangat kuat mengintervensi kebijakan negara, terbukti dari banyaknya pejabat dan mantan pejabat (PEPs) yang terhubung dengan perusahaan rokok besar seperti Dj, Btl, Spn, dan GG. Fajar Nugraha Jurnalis sebuah Media Investigatif dalam investigasinya menemukan mantan maupun pejabat negara aktif menduduki posisi strategis sebagai komisaris/direksi perusahaan rokok.
“Lebih dari itu, pemilik industri rokok besar menggunakan perusahaan cangkang di negara surga pajak, mengindikasikan minimnya penegakan hukum terhadap potensi penghindaran pajak dan praktik keuangan tertutup” Ujarnya pada Zoom Meeting diskusi Bedah Laporan Investigasi Relasi Pejabat & Industri Rokok, Kamis (29/1/2026)
Menurutnya, ada aturan untuk menghindari konflik kepentingan, melarang rangkap jabatan bagi pejabat negara, namun lemahnya penegakan membuat praktik kolusi, pelonggaran regulasi rokok, dan pembajakan kebijakan publik terus terjadi.
“Negara kita bisa dibilang ‘payah’ kalau tak mau disebut gagal dalam upaya pengendalian tembakau. Para pejabat dan akademisi bermufakat dengan perusahaan rokok, sementara kebijakan kebijakan negara justru mendukung keberlangsungan industri tembakau” tandasnya.
Pusat riset dan advokasi internasional yang fokus pada isu tata kelola (good governance) dalam pengendalian industri rokok, yakni GGTC menyebut semakin tinggi skor suatu negara, semakin tinggi pula level campur tangan industri rokok terhadap kebijakan kesehatan mereka.
Intervensi itu dipengaruhi “pihak ketiga” industri seperti asosiasi bisnis, untuk melobi pejabat pemerintah, dan upaya mereka untuk melemahkan kebijakan pengendalian rokok.
“Dari sembilan negara ASEAN yang tercatat dalam Global Tobacco Industry Interference Index (GTTII) 2025, Indonesia mendapat skor paling Rendah.
Kontradiktif dengan Brunei Darussalam yang menduduki peringkat 1 dunia dalam indeks campur tangan industri rokok global itu. Artinya, GTII menemukan hanya sedikit atau hampir tidak ada keterlibatan industri rokok dalam pembuatan kebijakan di Brunei” urai Fajar menjelaskan.
Virtual diskusi Bedah Laporan Investigasi Relasi Pejabat & Industri Rokok kolaborasi dengan Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) atau Dewan Muda Indonesia untuk Perubahan Taktis, merupakan koalisi kaum muda yang berfokus pada upaya pengendalian produk tembakau dan zat adiktif di Indonesia, juga menampilkan Pemaparan hasil investigasi Riyan Setiawan serta Penanggap Ketua Umum IYCTC Manik Marganamahendra dan Ketua Komnas Pengendalian Tembakau Tulus Abadi (@Ng)
