Gubernur Ahmad Luthfi Instruksikan Kepala Daerah Petakan Ulang Titik Rawan Bencana
Spektroom– Memasuki puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung hingga Desember, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta seluruh Bupati dan Wali Kota meningkatkan kesiapsiagaan. Ia menegaskan pentingnya pemetaan ulang wilayah rawan bencana di setiap daerah.
“Seluruh kepala daerah harus melakukan pemetaan detail terhadap titik rawan banjir maupun longsor,” ujar Ahmad Luthfi dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa, 18 November 2025.
Rakor dihadiri perwakilan BNPB, para kepala daerah, TNI-Polri, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Menurut Gubernur, daerah rawan banjir meliputi Kota Semarang, Kabupaten Demak, Jepara, Pekalongan, dan Cilacap. Sementara kawasan rawan longsor di antaranya Banjarnegara, Purbalingga, Wonosobo, Kebumen, Karanganyar, serta Cilacap.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis kearifan lokal dalam mitigasi bencana.
“Kepala desa harus mampu melakukan pendekatan persuasif kepada warga jika wilayahnya rawan bencana. Mereka adalah garda terdepan,” jelasnya.
Jawa Tengah memiliki 8.566 desa, termasuk ribuan Desa Tangguh Bencana (Destana) yang menurutnya perlu dievaluasi kembali.
“Seluruh titik rawan harus dikaji ulang. Mana jalur air, potensi longsor, sampai lokasi yang harus diamankan,” tambahnya.
Selain pemetaan, Gubernur meminta seluruh pemkab/pemkot memastikan kesiapan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan logistik. Sistem peringatan dini harus berjalan efektif sampai ke tingkat desa.
“Jangan sampai peringatan tidak sampai ke warga, atau mereka enggan mengungsi karena faktor ekonomi,” ucapnya.
Ia menegaskan perlunya koordinasi lintas sektor tanpa ego lembaga.
“Anggaran on-call harus siap dipakai. Semua bergerak dalam satu komando, demi keselamatan masyarakat,” tegasnya.
BPBD Jateng juga melaporkan masih tersedia anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 20 miliar, yang siap digunakan untuk membantu daerah terdampak.
Gubernur kembali menekankan bahwa setiap kepala daerah wajib memimpin langsung penanganan bencana di wilayahnya.
“Ketika terjadi bencana, kepala daerah harus turun langsung. Tidak perlu menunggu instruksi provinsi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penanggulangan bencana tidak bisa dibebankan hanya pada BPBD, melainkan harus menjadi kerja bersama seluruh unsur pemerintah.
Sementara itu, Deputi Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengapresiasi langkah cepat Gubernur Luthfi. Menurutnya, rakor ini penting agar penanganan bencana dapat dilakukan lebih menyeluruh.
Sepanjang 2025, bencana tanah longsor tercatat paling banyak terjadi di Jawa Tengah, mencapai 7.761 kejadian. Disusul banjir, angin kencang, karhutla, kebakaran, gempa bumi, tanah gerak, dan kejadian lainnya. Korban terdampak pun cukup besar: 565 warga meninggal, 77 hilang, 629 luka-luka, dan lebih dari 17 ribu mengungsi.
Untuk penguatan masyarakat, dari 8.563 desa di Jawa Tengah, sebanyak 1.715 telah ditetapkan sebagai Desa Tangguh Bencana (Destana). //
Penulis. : Biantoro.
