Gubernur Mahyeldi Tekankan Sinergi Infrastruktur, Percepat Pemulihan Pasca Bencana
Bukittinggi-Spektroom : Pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali infrastruktur yang rusak. Keterpaduan perencanaan, perlindungan kawasan rawan bencana, serta pulihnya layanan dasar masyarakat menjadi kunci agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pesan penting tersebut ditegaskan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan PRRP Tahun 2026 serta Rencana Tahun 2027, di Istana Bung Hatta, Kota Bukittinggi Rabu (14/10/2026) pagi.
Rapat koordinasi yang dihadiri Asisten II Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Adib Alfikri, Wakil Wali Kota Bukittinggi Ibnu Asis,S.TP serta para sekretaris daerah dan kepala Bappeda kabupaten/kota se-Sumatera Barat tersebut menjadi momentum strategis untuk menyatukan langkah dalam pembangunan infrastruktur terpadu dan percepatan pemulihan pascabencana.
Dalam arahannya, Mahyeldi menekankan bahwa setiap daerah harus memahami simpul-simpul penting pembangunan pascabencana, termasuk aturan, mekanisme pelaksanaan, dan keterpaduan program agar upaya pemulihan berjalan sesuai kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.
"Simpul-simpul dalam pembangunan pascabencana harus bisa dipahami, dan kabupaten/kota harus bisa menjaga aturan-aturan itu dengan baik," ujar Mahyeldi.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa cepat infrastruktur dibangun, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan masyarakat kembali memperoleh layanan yang dibutuhkan, sekaligus mendapatkan perlindungan dari ancaman bencana.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus terus diperkuat. Komunikasi yang terbangun dengan baik akan membantu menyelaraskan prioritas, menghindari tumpang tindih pekerjaan, serta memastikan program pembangunan dilaksanakan secara terarah.
Mahyeldi juga menegaskan pentingnya pengawalan pelaksanaan pembangunan, termasuk melalui kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga agar proses pembangunan berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kita dalam mengawal pembangunan juga akan bekerja sama dengan KPK RI. Kegiatan ini memiliki makna strategis," ungkapnya.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan diharapkan tidak sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi juga memperkuat ketahanan wilayah dalam menghadapi potensi bencana berikutnya.
Pemerintah daerah, kata Mahyeldi dituntut mampu menyinergikan program sesuai kewenangan dan kebutuhan masing-masing wilayah. Keselarasan perencanaan menjadi penting agar anggaran, tenaga, dan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif.
Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, STP, menyambut pentingnya koordinasi lintas pemerintahan dalam perencanaan pembangunan dan pemulihan pascabencana.
Menurutnya, forum tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk berbenah, memperkuat kesiapsiagaan, serta meningkatkan kualitas penanggulangan bencana melalui perencanaan yang lebih terintegrasi.
Bagi Kota Bukittinggi, sinkronisasi program pembangunan dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lainnya menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan memperhatikan aspek keselamatan.
Koordinasi yang kuat juga diperlukan agar setiap daerah dapat saling mendukung dalam menghadapi dampak bencana yang berpotensi mengganggu konektivitas wilayah, aktivitas ekonomi, dan kehidupan masyarakat.
Sinkronisasi perencanaan menjadi langkah penting agar pelaksanaan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri. Setiap program harus memiliki arah yang jelas, memperhatikan kesinambungan antarwilayah, serta mendukung pemulihan layanan dasar masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan pascabencana ditentukan oleh lebih dari sekadar berdirinya kembali bangunan atau terbukanya akses jalan.
Ukuran terpentingnya adalah ketika masyarakat kembali mendapatkan pelayanan yang layak, aktivitas ekonomi bergerak, konektivitas wilayah pulih, dan risiko bencana dapat ditekan.
Melalui koordinasi lintas pemerintahan tersebut, Sumatera Barat diharapkan mampu memperkuat sinergi pembangunan, meningkatkan kesiapsiagaan daerah, dan membangun infrastruktur yang lebih tangguh demi keselamatan serta kesejahteraan masyarakat. (Rita)
