Gubernur Maluku : Saatnya Daerah Bicara Suarakan Keadilan Ekonomi
Spektroom - Maluku adalah provinsi dengan kapasitas fiskal rendah yang sangat tergantung pada dana transfer pusat. "Kalau ada kebijakan pusat terkait TKD, daerah seperti kita bisa meriang, demam, bahkan stroke,” Ujar Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa saat bicara di Forum Economic Leadership for Regional Government Leaders (REL) Angkatan IX Tahun 2025 digelar di Gedung Bank Indonesia Jakarta, Senin (15/9/2025).
Bagi Gubernur Lewerissa, forum ini bukan sekadar ajang tukar pikiran, melainkan kesempatan emas untuk menyuarakan realitas getir dari wilayah kepulauan di Maluku. "Saya bersyukur sekali berada dalam forum terhormat ini. Banyak masukan yang bermanfaat bagi kami pemerintah daerah,” ucapnya
Gubernur mencontohkan sektor perikanan. Pemerintah provinsi hanya diberi kewenangan mengeluarkan izin untuk kapal maksimal 30 GT, selebihnya diambil alih kementerian. “Pendapatan negara bukan pajak dari perikanan semuanya ditarik ke pusat. Jadi bagaimana kami bisa menggenjot PAD? Tangan kami diikat,” ujar Lewerissa.
"Sektor pertambangan pun tidak kalah pelik. Hampir semua kewenangan ditarik ke pusat, kecuali izin pertambangan rakyat. Akibatnya, ruang fiskal Maluku makin sempit. “Kami berkomitmen memajukan ekonomi lewat investasi dan menggerakkan BUMD. Tapi kalau kewenangan terus dicabut, bagaimana kami bisa bergerak?” tegasnya.
Ironi terbesar pun ia ungkapkan, Maluku menyumbang 30 persen potensi perikanan nasional dari tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Namun, masyarakat Maluku tak merasakan dampak nyata karena adanya aturan transhipment, alih muat ikan di laut, yang membuat hasil tangkapan tak pernah singgah ke daratan.
“Pertumbuhan ekonomi eksklusif seperti ini tak memberi manfaat bagi pemilik sumber daya. Yang kami butuhkan adalah pertumbuhan inklusif, yang langsung dirasakan masyarakat,” ucapnya penuh penekanan.
Di forum tersebut Gubernur Maluku tidak hanya mengeluh, tetapi juga mengetuk nurani Pemerintah pusat. Ia meminta agar pemerintah mengevaluasi kebijakan yang tidak pro-daerah.
“Mungkin di forum terhormat ini, saya mau mengetuk nurani pemerintah pusat. Kebijakan yang tidak pro-daerah harus ditinjau ulang bahkan direvisi. Karena tangan kami ingin membangun ekonomi, tapi tangan lain justru mengamputasi dengan kebijakan. Itu harapan yang tidak realistis,” tegasnya.
Sebelas Gubernur dari berbagai daerah hadir dalam Forum Economic Leadership for Regional Government Leaders (REL) Angkatan IX Tahun 2025. Dengan mengusung tema “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Mendukung Program Asta Cita.
