Gubernur NTB Tinjau Stunting di Desa Nggembe, Angka Bima Turun ke 12 Persen

Gubernur NTB Tinjau Stunting di Desa Nggembe, Angka Bima Turun ke 12 Persen
Gubernur NTB tinjau anak Kasus Stunting di Desa Nggembe Bima(foto Diskominfotik ntb)

Kabupaten Bima-Spektroom : Gubernur NTB M Iqbal melakukan pemantauan langsung kasus stunting di Desa Nggembe, Kabupaten Bima, Selasa (3/3/2026).

Dalam agenda tersebut, Gubernur Iqbal bersama rombongan mengunjungi rumah anak terdampak balita stunting dan anak yang mengalami diare. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan intervensi yang diberikan benar-benar menyentuh langsung sasaran dan keluarga penerima manfaat.

“Penanganan stunting harus kita pastikan tepat sasaran. Karena itu kami turun langsung melihat kondisi anak-anak dan keluarga, agar intervensi yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan”, tutur Gubernur Iqbal.

Selain itu, dilakukan pula pemberian imunisasi secara simbolis kepada anak-anak PAUD Meci Angi sebagai langkah preventif dalam mencegah penyakit serta memperkuat layanan kesehatan dasar di tingkat desa.

Di Desa Nggembe tercatat 12 anak sasaran stunting. Pada kunjungan kali ini, dua anak didatangi langsung, yakni Zakir (16 bulan) dan Jafir (12 bulan). Keduanya merupakan sasaran program imunisasi campak (URI) yang dilaksanakan melalui fasilitas layanan kesehatan setempat.

Gubernur Iqbal juga menyerahkan bantuan paket Pemberian Nutrisi Tambahan (PNT) berupa biskuit dari Dinas Kesehatan NTB, serta dukungan layanan kesehatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) dan Puskesmas setempat. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu percepatan pemulihan kondisi anak sekaligus memperkuat pendampingan kepada keluarga.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial.

“Penanganan stunting tidak bisa dilihat dari satu sisi saja, karena penyebabnya beragam. Bukan hanya soal gizi, tetapi juga sanitasi, kondisi rumah, hingga penyakit penyerta. Karena itu pendekatannya harus komprehensif dan terintegrasi”, tegasnya.

Dirinya menambahkan, sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten menjadi kunci utama dalam percepatan penurunan angka stunting. “Kita bergandengan tangan dengan Kabupaten, pak Bupati juga turun langsung. Kita bagi tugas, mana yang menjadi kewenangan kabupaten dan mana yang menjadi dukungan Provinsi. Semua sektor harus bergerak bersama agar target penurunan stunting 2026 bisa tercapai”, ujarnya.

Upaya kolaboratif tersebut menunjukkan hasil positif. Angka stunting di Kabupaten Bima berhasil ditekan dari 26 persen menjadi 12 persen. Sementara di tingkat Provinsi NTB, prevalensi stunting tercatat turun menjadi 13 persen. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama lintas sektor, mulai dari kesehatan, perumahan, sanitasi hingga dukungan sosial kemasyarakatan.

Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan intervensi terintegrasi guna memastikan setiap anak mendapatkan hak tumbuh kembang yang optimal.

Berita terkait

Pengamanan Lebaran 2026 di Kalbar: Ketika Ribuan Personel Disiagakan Mengawal Arus Mudik

Pengamanan Lebaran 2026 di Kalbar: Ketika Ribuan Personel Disiagakan Mengawal Arus Mudik

Pontianak-Spektroom : Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, denyut aktivitas di berbagai jalur transportasi di Kalimantan Barat mulai meningkat. Terminal, pelabuhan, hingga bandara perlahan dipadati masyarakat yang bersiap pulang ke kampung halaman. Di tengah pergerakan besar ini, jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menggelar Operasi Ketupat Kapuas 2026 sebagai langkah strategis

Apolonius welly, Rafles
Anggota DPRD Sumbar Irwan Zuldani, Sosialisasikan Perda Trantibum Kepada Masyarakat

Anggota DPRD Sumbar Irwan Zuldani, Sosialisasikan Perda Trantibum Kepada Masyarakat

Padang-Spektroom : Anggota DPRD Provinsi Sumbar, Irwan Zuldani melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No. 5 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. "Kami perlu mensosialisasikan Perda ini agar masyarakat tahu. Sebab, kami juga ingin melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan," ungkapnya dihadapan puluhan masyarakat Kuranji dan Koto

Rafles
Kadis Kominfotik Sumbar Sampaikan Permohonan Maaf, Pelantikan Komisioner KPID akan Dilaksanakan pada 16 Maret Mendatang

Kadis Kominfotik Sumbar Sampaikan Permohonan Maaf, Pelantikan Komisioner KPID akan Dilaksanakan pada 16 Maret Mendatang

Padang-Spektroom : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Sumatera Barat (Kadis Kominfotik Prov. Sumbar), Rudy Rinaldy menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan terkait penjadwalan pelantikan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar yang sempat tertunda. Ia kemudian memastikan, pelantikan komisioner KPID Sumbar periode 2026–2029 akan dilaksanakan pada Senin, 16 Maret

Rafles