Hasto Dapat Amnesti, BBHAR PDI Perjuangan Kota Batu Apresiasi Presiden Prabowo

Hasto Dapat Amnesti, BBHAR PDI Perjuangan Kota Batu Apresiasi Presiden Prabowo
Ketua BBHAR PDIP Batu Kayat Hariyanto SpdSpd. SH. MH

Spektroom – Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Kota Batu, Kayat Hariyanto, S.Pd., S.H., M.H., menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas pemberian amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas amnesti yang diberikan kepada Hasto Kristiyanto,” ujar Kayat saat dihubungi pada Jumat (1/8/2025).

Menurut Kayat, pemberian amnesti merupakan kewenangan konstitusional Presiden yang dilakukan dengan persetujuan DPR RI. Ia menilai bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang wajar, mengingat amnesti juga diberikan kepada ribuan warga negara lainnya yang tengah menjalani proses hukum.

Lebih jauh, Kayat berharap momen ini menjadi catatan penting dalam sejarah rekonsiliasi nasional, bukan sebagai bagian dari praktik saling sandera politik.

“Yang penting, pemberian amnesti atau abolisi tidak boleh diartikan sebagai sikap melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Karena bisa jadi, Presiden melihat bahwa kasus Hasto dan Tom lebih mengarah pada peristiwa politik, bukan murni persoalan hukum,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa keputusan Presiden harus dilihat dalam kerangka besar persatuan bangsa dan penguatan demokrasi, bukan sebagai penghambat agenda reformasi hukum. Kayat juga mengingatkan agar publik tetap kritis, namun adil dalam memahami konteks amnesti tersebut.

BBHAR PDI Perjuangan Kota Batu berharap langkah ini menjadi awal dari iklim politik yang lebih sehat dan demokratis, sekaligus memperkuat semangat kebangsaan di tengah dinamika nasional yang terus berkembang.( Eno).

Berita terkait

Bodewin Wattimena Mulai Program 169 Rumah Subsidi, Warga Berpenghasilan Rendah Jadi Prioritas

Bodewin Wattimena Mulai Program 169 Rumah Subsidi, Warga Berpenghasilan Rendah Jadi Prioritas

Ambon-Spektroom: Pemerintah Kota Ambon mulai merealisasikan pembangunan 169 unit rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan aparatur sipil negara (ASN) melalui program perumahan subsidi pemerintah. Peletakan batu pertama pembangunan Perumahan Sharon Griya Nusaniwe berlangsung di Lorong Sekot, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Jumat (14/8/2026), dan dihadiri Wali Kota

Eva Moenandar, Pelinus Latuheru
Karel Ralahalu: Generasi Emas 2045 Harus Disiapkan dari Sekarang

Karel Ralahalu: Generasi Emas 2045 Harus Disiapkan dari Sekarang

Ambon-Spektroom: Mantan Gubernur Maluku, Karel Ralahalu, menegaskan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus menjadi pengingat bagi generasi muda untuk memahami kembali perjuangan bangsa sekaligus mempersiapkan diri menghadapi Indonesia Emas 2045. Ralahalu mengatakan, generasi muda merupakan kekuatan utama yang akan menentukan arah bangsa dalam dua dekade mendatang. Karena itu, pembangunan

Eva Moenandar, Pelinus Latuheru
Wabup Pasaman Barat dan DPRD Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden tentang RAPBN 2027

Wabup Pasaman Barat dan DPRD Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden tentang RAPBN 2027

Pasaman Barat–Spektroom : Wakil Bupati Pasaman Barat, M. Ihpan, bersama pimpinan dan anggota DPRD Pasaman Barat mengikuti Sidang Paripurna Istimewa dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia terkait Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan, Jumat

Rafles
Denda Pajak Kendaraan Dihapus, Bapenda Maluku Dorong Wajib Pajak Bayar Pokok

Denda Pajak Kendaraan Dihapus, Bapenda Maluku Dorong Wajib Pajak Bayar Pokok

Ambon-Spektroom : Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan pelayanan pajak, termasuk memberikan relaksasi berupa penghapusan denda bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak. Kepala Bapenda Provinsi Maluku, Dr. Djalaludin Salampessy, S.Pi., SH., M.Si, mengatakan kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah

Eva Moenandar, Julianto
ссс