Ida Fauziyah Soroti Absennya Pimpinan Jaksel di Forum Pengelolaan Sampah
Jakarta — Spektroom: Anggota DPR RI daerah pemilihan DKI Jakarta II, Ida Fauziyah, menyentil ketidakhadiran Wali Kota atau Wakil Wali Kota Jakarta Selatan dalam forum pemberdayaan masyarakat yang membahas persoalan lingkungan dan pengelolaan sampah.
Menurutnya, karena forum itu strategis, tidak dihadiri pimpinan Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Ia menilai isu keberlanjutan lingkungan seharusnya menjadi perhatian para pengambil kebijakan.
“Sayang sekali Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak bisa hadir. Ekspektasi saya terlalu tinggi. Dalam bayangan saya, ini adalah forum yang sangat strategis,” ujar Ida, saat sambutan pada acara presentasi Final Bebersih Kampung 2026 di aula GOR Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sabtu (19/9/2026).
Menurut Ida, persoalan lingkungan saat ini sudah berada pada tahap yang membutuhkan perhatian serius. Sampah, khususnya plastik, tidak hanya menjadi persoalan lokal, tetapi juga berdampak terhadap lingkungan dalam jangka panjang.
Ia menyinggung persoalan sampah plastik di laut Indonesia serta lamanya waktu yang dibutuhkan sejumlah jenis plastik untuk terurai.
“Kalau 30 persen sampah di TPS itu baru bisa terurai 400 tahun lagi, kira-kira berapa generasi? Empat sampai lima generasi baru bisa terurai,” katanya.
Ida meminta masyarakat tidak melihat persoalan sampah hanya sebagai masalah hari ini. Menurut dia, pengelolaan lingkungan berkaitan langsung dengan kondisi yang akan diwariskan kepada generasi mendatang.
“Saya tidak takut dengan popularitas. Saya tidak meletakkan popularitas itu sebagai tujuan. Saya justru ingin mencoba memberikan sesuatu yang seharusnya menjadi concern kita,” katanya.
Melalui program Relawan Bangkit Berdaya, Ida bersama tim dan mitra BUMN menyiapkan alokasi Rp1 miliar untuk hadiah kepada 10 RT/RW pemenang yang memgikuti presentasi final Bebersih Kampung 2026.
Anggaran tersebut diproyeksikan sebagai pemantik untuk membangun ekosistem pengelolaan sampah di tingkat masyarakat.
Ida menegaskan, bantuan sekitar Rp100 juta untuk setiap RT/RW bukanlah solusi tunggal terhadap persoalan sampah. Menurutnya, anggaran tersebut hanya akan efektif apabila mendapat dukungan dan partisipasi aktif masyarakat.
“Rp100 juta untuk satu RT atau satu RW tidak akan berarti apa-apa. Tapi Rp100 juta akan berarti sangat luar biasa ketika mendapatkan support dan dukungan dari warga,” ujarnya.
Ia menilai pola penanganan lingkungan harus bergerak dari bawah atau bottom-up. Masyarakat menjadi penggerak utama, sementara pemerintah berperan memberikan fasilitasi dan dukungan kebijakan.
Kolaborasi tersebut, kata Ida, harus melibatkan seluruh struktur pemerintahan, mulai dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, Pemerintah Kota Jakarta Selatan hingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Ida mengungkapkan telah menyampaikan program tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta. Ia menyebut gubernur menyatakan akan hadir pada presentasi grand final.
“Saya hadir ini untuk menyemangati agar pemerintah kota Jakarta Selatan, pemerintah kecamatan sampai kelurahan menjadikan isu ini sebagai isu yang penting,” katanya.
