Inflasi Tahun 2025, Tidak Hanya Dipicu Kenaikan Harga Barang dan Jasa, Namun Juga Oleh Bencana Hidrometeorologi di Sumatera
Spektroom - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung, dipimpin Staf Ahli Gubernur Bidang Ekubang Bani Ispriyanto mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2026, yang dirangkai dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah.
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara Virtual Meeting, dari Ruang Command Center Lantai II Diskominfotik Provinsi Lampung, di Bandarlampung, Senin (12/1/2026), diikuti pula oleh anggota Forkopimda sejumlah Kepala Dinas dan Badan terkait.
Sementara Rakor TPID itu sendiri berlangsung di Sasana Bhakti Praja Kemendagri Jakarta Pusat, dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir.
Dalam arahannya Tomsi Tohir mengingatkan Inflasi tahun ke tahun dan inflasi tahun kalender. Inflasi tahun ke tahun, Desember 2025, dibandingkan dengan Desember 2024.
"Secara year to date, angka Inflasi kita 2,92 persen, sementara Bappenas telah menetapkan untuk angka inflasi yang ideal adalah 2,5 persen, dengan toleransi 1 persen, atau 1,5." urai Tomsi Tohir.
Tomsi Tohir juga minta semua kepada TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota diluar daerah terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Utara Sumatra Barat, untuk mengevaluasi mengapa Inflasinya tinggi.
"Saya minta untuk semua teman-teman pemerintah daerah, mulai dari provinsi sampai dengan kabupaten dan Kota melakukan evaluasi. Adapun Provinsi yang mengalami Inflasi tinggi adalah Jambi, Kalimantan Selatan, Maluku, Kepri dan Sulteng, Papua Tengah, Papua Pegunungan serta Kalteng, DIY, NTB, Papua Selatan, dan Jatim.
Sementara diforum yang sama Direktur Statistik Harga BPS, Windhiarso Ponco Adi menerangkan, terkait dengan inflasi Year on Date, maupun inflasi bulan Desember 2025, tidak saja dipicu oleh harga-harga barang dan jasa di dalam negeri, namun juga perkembangan harga di global.
"Hal itu bisa dilihat pada perkembangan harga emas di pasar internasional, kemudian harga minyak mentah dunia yang mempengaruhi harga BBM, khususnya harga BBM non-subsidi" ujar Windhiarso menerangkan.
Sedangkan beberapa regulasi di dalam negeri, seperti penetapan harga jual nasional tembakau, ini juga mempengaruhi inflasi khususnya rokok.
Meskipun juga ada beberapa kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah, misalkan terkait dengan program diskon tiket transportasi di dalam masa libur natal tahun baru 2025.
Selanjutnya, curah hujan sepanjang tahun 2025 ditambah dengan bencana hidrometeorologi di tiga provinsi, , juga mempengaruhi inflasi selama tahun 2025.
Menurut catatan BPS dari hasil pengamatan selama tahun 2025 maupun di bulan Desember, inflasi tertinggi di bulan Desember terjadi di Provinsi Aceh, Papua, Sumatera Utara, dan Papua Barat, sementara yang terendah ada di Provinsi Maluku Utara, sebarangnya seperti ini.
"Inflasi selama bulan Desember, di mana di Pulau Sumatera inflasi tertinggi terjadi di kota Gunung Sitoli, dilanjutkan dengan Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Tamiang. Ini adalah tiga daerah yang terdampak bencana." rincinya lagi.
Secara umum, inflasi pada komoditas pangan mempengaruhi inflasi tinggi di tiga provinsi tersebut. Baik di Aceh, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat.(@Ng).
