Jelang Nataru, Kepala Daerah Diimbau Berupaya Agar Inflasi Tetep Terjaga di Level Terendah

Jelang Nataru, Kepala Daerah Diimbau Berupaya Agar Inflasi Tetep Terjaga di Level Terendah
Foto Capture YouTube Kemendagri

Spektroom - Wakil Menteri Dalam Negeri, Ahmad Wiyagus,  memberi apresiasi kepada Kepala Daerah  yang dapat menjaga angka inflasinya berada di dalam rentang target yang telah ditentukan, yaitu 1,5 persen sampai dengan 3,5 persen. 

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Achmad Wiyagus pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2025 yang dirangkai dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah,  berlangsung secara luring di Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).

Wamendagri juga menyebut untuk Kabupaten/Kota yang mengalami Inflasi tinggi diminta untuk menjadi perhatian bagi pengampu yang bertanggung jawab di beberapa wilayah, baik itu Sumatera Jawa, Kalimantan Sulawesi, maupun bagian timur. 


"Nah ini harus menjadi perhatian bagi pengampu yang bertanggung jawab di beberapa wilayah, baik itu Sumatera Jawa, Kalimantan Sulawesi, maupun bagian timur" ujarnnya.

Dilain pihak, melihat tren inflasi pada tahun-tahun sebelumnya, yang mengalami kenaikan menjelang Natal dan  Tahun Baru (Nataru), para Kepala Daerah diimbau untuk bisa mengantisipasi terutama mepertahankan agar Inflasi tetep terjaga di level terendah.

audio-thumbnail
Voice Wiyagus
0:00
/153.56025

"Ini harus diantisipasi ya,  hal ini harus menjadi perhatian  yang cukup besar bagi Pemda dalam menjaga inflasi agar tetap terjaga di dalam rentang target yang ideal tentunya" tandas Ahmad Wiyagus.

Sementara diforum yang sama Kepala Badan Pusat Statistik BPS Amalia Adininggar menjelaskan kenaikan harga beras secara nasional terjadi di 37 kabupaten/kota dan sudah mengalami penurunan.

Menurut Adinggar, penurunan tersebut tidak terlepas dari upaya  pengendalian harga beras yang dilakukan oleh Kemendagri bersama Kementan dan juga para Kepala Daerah, menunjukkan hasil yang terlihat dari turunnya rata-rata harga beras nasional menjadi sekitar Rp.15.238. 

Meskipun diakuinya, masih ada harga beras di beberapa provinsi naik, terutama di Papua Tengah dan Papua Barat Daya yang perlu menjadi perhatian. Lalu ada 37 kabupaten kota yang masih mengalami kenaikan IPH beras.

Foto Capture YouTube Kemendagri

Adininggar juga menjelaskan, untuk harga minyak goreng Minyak Kita,  masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), Rp.17.271. Terutama ada di kota Sukabumi, Tambrau, Merauke, dan 78 kabupaten-kota lainnya. 

"Kalau kita lihat di Pulau Jawa saja, ini ada kabupaten-kota yang harga minyak kitanya sekitar Rp17.000-an dan selisih dengan HE T-nya lebih dari 10 persen,  seperti di Wonogiri, Sukabumi, Bondowoso, Kuningan, Bandung, Karanganyar, Tuban, dan Sala Tiga serta Sukabumi" rincinya.

Sedangkan  di luar Pulau Jawa, mayoritas ada di  Papua yang bisa sampai selisih HET-nya mencapai 154 persen, karena faktor distribusi dan biaya transportasi. 

Namun  juga ada kabupaten-kota yang harganya  di bawah HET yaitu Rp.15.500, seperti di Kota Batam, Lombok Timur, Kerinci, Majene, dan sebagainya. 

"Jadi intinya masih banyak yang bisa sesuai HET bahkan di bawah HET, tetapi ada juga masih yang perlu mendapatkan perhatian di mana harganya sudah di atas HET" tutup Adininggar.(@Ng).

Berita terkait

Rotasi Pejabat Pemkot Ambon Belum Final, BKPSDM Belum Serahkan Hasil Identifikasi

Rotasi Pejabat Pemkot Ambon Belum Final, BKPSDM Belum Serahkan Hasil Identifikasi

Spektroom – Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan bahwa proses rotasi dan mutasi pejabat di lingkup Pemerintah Kota Ambon belum dapat diputuskan karena Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) belum menyerahkan hasil identifikasi usulan dari seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pernyataan itu disampaikan Wattimena kepada wartawan usai rapat

Eva Moenandar, Pelinus Latuheru