Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH Menurun, Kemiskinan di Lumajang Berkurang
Spektroom – Situasi kemiskinan diyakini bukan merupakan kondisi permanen. Kemiskinan bisa dikurangi, bahkan bisa dihapus jika ingin berubah ke arah yang lebih baik. Hal itu setidaknya ditunjukkan sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Lumajang. Sepanjang tahun 2024, setidaknya 266 KPM berhasil “graduasi” dari program bantuan sosial, menandai kemampuan mereka untuk mandiri tanpa mengandalkan subsidi pemerintah.
Koordinator PKH Lumajang, Akbar Al-Amin, menjelaskan bahwa fenomena graduasi ini menjadi indikator keberhasilan program dalam mendorong keluarga miskin keluar dari jerat ekonomi. “Graduasi PKH terus berlangsung. Tahun lalu, ada 266 KPM yang dinyatakan mandiri. Saat ini, total penerima PKH di Lumajang tinggal 36.881 keluarga,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (30/9/2025).
Proses graduasi bukan semata pencabutan bantuan, melainkan bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong keluarga membangun usaha dan kemandirian ekonomi. Akbar menambahkan, banyak KPM yang telah memulai usaha produktif untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka.
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan bahwa keberhasilan ini menjadi bukti nyata efektivitas program pemberdayaan sosial ekonomi. “Sebagian besar keluarga yang graduasi mengaku mampu mandiri karena mulai berusaha sendiri. Pemerintah melalui PSSE (Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi) memberikan modal awal sekitar 5 juta rupiah, dan mereka mengelolanya untuk membangun usaha kecil,” jelasnya.
Bupati Indah menekankan bahwa program PKH tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi diarahkan untuk mendorong keluarga agar memiliki kemampuan finansial dan keterampilan hidup yang berkelanjutan. Dengan demikian, bantuan sosial menjadi jembatan bagi keluarga untuk mencapai kemandirian ekonomi.
Para KPM yang berhasil graduasi menunjukkan berbagai inisiatif, mulai dari membuka warung, usaha pertanian, hingga usaha kerajinan lokal. Keberhasilan mereka bukan hanya mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah, tetapi juga memberikan kontribusi bagi ekonomi lokal.
Akbar menambahkan, meskipun jumlah penerima PKH mengalami penurunan karena graduasi, pemerintah tetap menargetkan pendampingan berkelanjutan bagi keluarga yang masih menerima bantuan. Pendampingan ini mencakup pembinaan usaha, pelatihan kewirausahaan, hingga pendampingan psikososial, agar mereka dapat berkembang secara mandiri.
“Graduasi bukan akhir, melainkan awal dari kemandirian. Kami ingin setiap keluarga yang keluar dari program PKH memiliki bekal yang cukup untuk mengelola kehidupannya dan memberikan contoh bagi komunitasnya,” pungkasnya.
Keberhasilan 266 KPM ini menjadi cermin bagi masyarakat bahwa dengan pendampingan, modal, dan kemauan untuk berusaha, keluarga miskin dapat mengubah nasibnya. Program PKH di Lumajang pun menunjukkan kombinasi efektif antara bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan produktif. (Yul)
