Kadis Kominfotik Riau, Data BPS Jadi Kompas Arah Pembangunan Daerah
Pekanbaru-Spektroom : Pemerintah Provinsi Riau menegaskan pentingnya data statistik sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan daerah. Berbagai indikator yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, mulai dari inflasi, Nilai Tukar Petani (NTP), ekspor-impor hingga pariwisata, dinilai menggambarkan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Drs H Supriyadi MSi, dalam kegiatan rilis Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Riau, Kamis (1/10/2026).
Supriyadi mengatakan, angka statistik tidak semata-mata menjadi data administratif, tetapi dapat digunakan untuk membaca kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sekaligus menentukan langkah pemerintah ke depan.
"Hari ini kita kembali mendapatkan gambaran mengenai kondisi Riau melalui berbagai indikator statistik yang dirilis BPS. Inflasi, Nilai Tukar Petani, ekspor-impor, dan pariwisata bukan sekadar angka," kata Supriyadi.
Menurutnya, setiap indikator memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi masyarakat. Inflasi, misalnya, berkaitan dengan daya beli. Sementara NTP dapat menjadi salah satu gambaran mengenai tingkat kesejahteraan petani.
"Di baliknya terdapat kondisi nyata yang dirasakan masyarakat. Di balik inflasi ada daya beli masyarakat. Di balik NTP ada kesejahteraan petani. Di balik ekspor dan impor ada aktivitas produksi, perdagangan, investasi, dan daya saing," ujarnya.
Begitu pula dengan sektor pariwisata. Supriyadi menyebut perkembangan pariwisata tidak hanya berkaitan dengan jumlah wisatawan yang datang, tetapi juga menyangkut perputaran ekonomi, aktivitas usaha, tenaga kerja serta potensi budaya dan alam yang dimiliki Riau.
"Bagi Pemerintah Provinsi Riau, data bukan hanya untuk melihat apa yang telah terjadi, tetapi menjadi kompas untuk menentukan apa yang harus dilakukan ke depan," katanya.
Supriyadi kemudian menyoroti pengendalian inflasi sebagai salah satu perhatian penting pemerintah. Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, inflasi Riau pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,27 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).
Menurut dia, dinamika inflasi tidak terlepas dari sejumlah faktor, antara lain pasokan, distribusi dan kondisi musiman. Karena itu, pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama lintas sektor.
Selain inflasi, kesejahteraan petani juga menjadi perhatian. Sebagai daerah yang memiliki basis pertanian dan perkebunan cukup kuat, Supriyadi menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari peningkatan produksi.
"Data NTP menjadi salah satu instrumen penting untuk melihat kondisi tersebut dan menjadi dasar dalam memperkuat produktivitas, hilirisasi, akses pasar, serta nilai tambah bagi petani," katanya.
Ia menegaskan, petani diharapkan tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga memperoleh manfaat lebih besar dari pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan nilai tambah.
Pada sektor perdagangan, Supriyadi menyebut Riau memiliki posisi strategis dalam perdagangan nasional maupun internasional. Karena itu, perkembangan ekspor dan impor menjadi salah satu indikator yang penting untuk melihat daya saing perekonomian daerah.
Namun, menurutnya, pembangunan sektor perdagangan ke depan tidak cukup hanya mengejar peningkatan volume ekspor. Nilai tambah juga perlu diperkuat melalui hilirisasi, diversifikasi produk, perluasan pasar dan penguatan industri.
Pemprov Riau, kata dia, akan terus menjadikan data sebagai bagian penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan, termasuk dalam mengawal pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau.
Supriyadi juga menyampaikan apresiasi kepada BPS Riau atas konsistensinya dalam menjaga kualitas statistik daerah. Menurutnya, kualitas data akan sangat menentukan ketepatan kebijakan dan intervensi pemerintah. (SN/Rill/MCR)
