Kementerian PU Lakukan Evaluasi APBN 2025 dan Rencana Program 2026
Spektroom - Kementerian Pekerjaan Umum melakukan evaluasi APBN dan rencana program 2026. Menteri PU Dody Hanggodo memaparkan progress capaian anggaran Kementerian PU, termasuk peningkatan pagu efektif yang terjadi sejak pembahasan Juli hingga November 2025. “Pagu efektif DIPA Kementerian PU yang telah kami laporkan pada Raker dengan Komisi V DPR RI tanggal 3 September 2025 sebesar Rp86,6 T."
Pagu tersebut kemudian mengalami penambahan pagu efektif sampai dengan saat ini sebesar Rp23,21 T, sehingga total menjadi Rp109,81 T. Penambahan tersebut berasal dari buka blokir efisiensi dan pengesahan belanja modal LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan," jelas Menteri Dody saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Senin (17/11/2025).
"Untuk TA 2026, Kementerian PU memperoleh pagu anggaran sebesar Rp118,5 triliun. Anggaran ini diarahkan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan di seluruh Indonesia,”tegas Menteri Dody.
Pagu tersebut dialokasikan untuk pembangunan jaringan irigasi, peningkatan konektivitas jalan nasional dan jalan daerah, penyediaan air minum dan sanitasi, pembangunan bangunan gedung pendidikan dan pelayanan masyarakat, serta percepatan infrastruktur berbasis masyarakat.
Kementerian PU juga akan melanjutkan pembangunan sesuai dengan amanat Intruksi Presiden baik di bidang Penanganan Irigasi Daerah, Penanganan Jalan Daerah, Rehabilitasi Madrasah, dan Pembangunan Sekolah Rakyat.
Kementerian PU juga akan melanjutkan pelaksanaan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) seperti P3TGAI, PAMSIMAS, PISEW, dan TPS3R. " Kami mencatat pada hari ini ada 28 masukan dari Anggota Dewan. Tentu akan kami tindaklanjuti secara tertulis dalam waktu singkat agar bisa memberikan jawaban yang komprehensif dan menyeluruh," ujar menteri Doddy.
Jajaran Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus juga menyatakan persetujuan terhadap pergeseran anggaran antarprogram dan antarsatuan kerja eselon I, percepatan pelaksanaan pinjaman luar negeri maupun pinjaman dalam negeri, serta pembukaan blokir anggaran Kementerian PU TA 2025. Komisi V DPR RI juga meminta Kementerian PU mempercepat realisasi capaian serapan APBN 2025 dengan posisi saat ini 59,06% untuk realisasi keuangan dan 61,54% realisasi fisik.
Arahan tambahan dari Komisi V meliputi percepatan proses lelang PBJ untuk kegiatan TA 2026, peningkatan keterlibatan pengusaha lokal dalam proyek bersumber APBN, percepatan penyelesaian jaringan irigasi dari bendungan yang sudah terbangun, optimalisasi koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk pelaksanaan pagu efektif, serta perhatian terhadap pemerataan alokasi anggaran antarwilayah dalam NKRI.
