Kepala Otorita Pengelola Pantura Bertugas Melaksanakan Pembangunan Tanggul Laut Raksasa Pantura

Kepala Otorita Pengelola Pantura Bertugas Melaksanakan Pembangunan Tanggul Laut Raksasa  Pantura
Kawasan taggul laut di Muara baru jakarta utara dalam proyek NCICD yang dibangun Kementerian PUPR untuk mencegah banjir Rob (foto: birkom pu)

Spektroom  – Untuk tangani  Tanggul Laut Pantura ( Giant  Sea Wall) akan di nakhodai Kepala Otorita Pengelola Pantura.

Kepala Otorita Pengelola Pantura  akan bertugas melaksanaan dan bertanggung jawab terhadap  pembangunan Tanggul Laut Raksasa  Pantura.

Untuk itu Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Laksda Didit Herdiawan.  Juga melantik Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Dalam kaitan nya dengan tugas Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memberi penjelasan. "Pemerintah akan membentuk badan baru untuk urusi Pantai Utara Jawa.

Lembaga yang diberi nama Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa itu dibentuk guna mengatasi persoalan rob yang terjadi di kawasan tersebut" ujar Menteri Dody  di Jakarta,Selasa (26/8/2026)

Menurut Dody, pembentukan badan otorita itu penting agar pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di Pantura bisa berjalan berkelanjutan.

Kawasan tanggul laut di Muara Baru yang akan dilanjutkan pemprov DKI.untuk cefah banjir Rob ( foto: birkom pu)

"Bahkan jika suatu saat presiden berganti karena periodenya habis. enggak mungkin membangun tanggul laut dari barat sampai timur selesai dalam satu periode presiden. Bisa dua-tiga presiden mungkin baru selesai. Makanya diperlukan badan otorita sehingga walaupun presidennya sudah bukan lagi Pak Prabowo, tapi pekerjaan itu tetap jalan," jelasnya

Dody menyebut, pembangunan tanggul laut Pantura sudah menjadi visi Presiden Prabowo Subianto. Proyek ini akan membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan prioritas utama wilayah Jakarta dan Semarang."Insyaallah Semarang, Demak, Pekalongan, Jepara, Rembang, akan jadi prioritas kami, sesuai dengan arahan Presiden," ujarnya

Meski begitu, Dody mengakui proses pembangunan skala besar seperti ini membutuhkan tahapan panjang, termasuk penganggaran dari pusat hingga persetujuan DPR. Karena itu, ia meminta masyarakat bersabar.

"Insyaallah bukan hanya omon-omon. Insyaallah itu akan terlaksana. Tapi mohon juga bersabar karena kami anggarannya dari waktu ke waktu juga sangat terbatas," tegasnya."

"Jadi ada prioritasnya tapi bukan berarti kami diam, tidak. Saya juga minta maaf terutama kepada warga yang terdampak karena kami lamban menanganinya. Tapi insyaallah kami akan tetap berjuang bersama-sama menyelesaikan segala permasalahan rob," kata Dody.