Kodam Baru, Rencana Lama Tapi Bukan Orde Baru
Spektroom - Barangkali tidak banyak yang tahu, bahwa sebenarnya Pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru telah digagas sejak lama, jauh sebelum Prabowo Subianto menjadi Presiden.
Betapa tidak, rupanya Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto saat itu telah menyetujui rencana pembentukan markas Kodam untuk 38 Provinsi di Indonesia, termasuk diantaranya di Daerah Otonomi Baru (DOM) Papua.
Kebijakan penguatan postur militer matra darat tersebut bermula dari usulan yang disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) waktu itu Jenderal Dudung Abdurrachman dan konon juga telah disetujui oleh Panglima TNI.
Dalam menyikapi rencana kebijakan tersebut, pada 29 Maret 2023, Imparsial menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Kodam Baru untuk (Si)apa?”.
Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang yang membahas problematika pembentukan Kodam dari berbagai aspek, mulai sejarah, politik, pertahanan, keamanan serta potensi dampak negatifnya bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.
Adalah Pengamat Politik yang juga eksponen Gerakan mahasiswa 1998, Ray Rangkuti, jika melihat kembali ke masa Orde Baru sebelum tahun 1998, peran TNI terlihat sangat dominan dan hadir di hampir semua sektor.
Tidak hanya berfungsi sebagai alat negara untuk aspek pertahanan dan keamanan, TNI ikut menjalankan berbagai fungsi politik dan masuk ke ranah sipil, bahkan mengambil alih berbagai fungsi yang menjadi tanggung jawab kepolisian.
Dominasi TNI dipengaruhi oleh tiga faktor utama, Pertama, aspek historis, dimana popularitas TNI kian meningkat sejalan dengan peran besar TNI dalam berbagai urusan keamanan dalam negeri.
Kedua, aspek politis, adanya goals timbal balik antara kekuasaan Soeharto dan kekuatan postur TNI serta dijadikan alat untuk menopang kekuasaan Soeharto, sementara di sisi lain TNI diberikan porsi yang cukup dominan dalam bidang politik.
Ketiga, adanya cara pandang yang terbentuk di kalangan masyarakat, dimana masyarakat menginginkan ketiadaan konflik, dan TNI memainkan peran untuk meredam konflik tersebut. Karena itulah, reformasi tahun 1998 andil menyuarakan profesionalisme TNI untuk fokus pada fungsi dan perannya sebagai alat pertahanan negara.
Apa mau dikata, saat ini sudah bertambah enam kodam baru sehingga total mencapai 21 Kodam.
Ke depan, akan ada kodam di tiap provinsi, ini sesuai dengan doktrin pertahanan Presiden Prabowo Subianto, yakni mengedepankan Sishankamrata.
Koalisi Masyarakat Sipil dalam keterangan tertulis menyebut, Ini merupakan kemunduran dalam reformasi TNI yakni restrukturisasi komando teritorial (koter) yang merupakan amanat reformasi 1998.
Bahkan pengamat militer Khairul Fahmi menilai, enam Kodam baru yang diresmikan pada 10 Agustus 2025 di Batujajar, Jawa Barat, merupakan langkah strategis untuk memperkuat postur pertahanan darat Indonesia.
Kebijakan ini bukan sekadar pemekaran administratif, melainkan bagian dari penyesuaian struktur TNI Angkatan Darat (AD) terhadap dinamika geopolitik, ancaman aktual, dan kebutuhan efektivitas komando di lapangan.
Ya, betapapun komentar miring yang terlontar diakui atau tidak Presiden Prabowo Subianto telah menambah Makodam baru, meski rencana lama, tapi tidak seperti orde baru.
Sudah banyak yang tahu, selain pelantikan Wakil Panglima TNI, Upacara gelar pasukan operasional dan upacara kehormatan militer yang disiarkan langsung di akun YouTube PuspenTNI diawali dengan pengganugrahan Jenderal kehormatan dan tanda kehormatan bintang sakti, Pelantikan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, dan beberapa kepala Badan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu disisipkan pula pengukuhan enam Kodam baru dengan pelantikan panglimanya, lalu pengukuhan Komando Daerah AL, Komando Daerah AU, Komando Operasi Udara, Grup Kopassus, Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, Batalyon Teritorial Pembangunan, Batalyon Infanteri Marinir dan Batalyon Komando Kopasgat.
Adapun Kodam yang baru tersebut Kodam XIX/Tuanku Tambusai, meliputi wilayah Riau dan Kepulauan Riau
kemudian Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol meliputi wilayah Sumatera Barat dan Jambi
Berikutnya Kodam XXI/Radin Inten meliputi wilayah Lampung dan Bengkulu, Kodam XXII/Tambun Bungai meliputi wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan serta Kodam XXIII/Palaka Wira meliputi wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, terakhir Kodam XXIV/Mandala Trikora - berpusat di Merauke, Papua Selatan.
Sungguh sebuah ironi ditengah Tentara kita bangun kekuatan untuk pertahanan mencuat kasus Perwira menganiaya prajurit hingga tewas.
Perwira yang diduga terlibat dalam kasus kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo, merupakan Komandan Pleton di Batalion Teritorial Pembangunan (TP) 834 Waka Nga Mere Nagekeo, NTT.
Mirisnya jumlah tersangka dalam kasus, ini cukup banyak karena kejadian kekerasan tidak hanya berlangsung satu hari, melainkan dalam beberapa rentang waktu, melibatkan sejumlah personel.
Kapuspen TNI pun berjanji kasus ini akan menjadi bahan evaluasi bagi seluruh satuan operasional TNI AD agar tradisi pembinaan prajurit dilakukan dengan benar dan mendukung keberhasilan tugas, semoga......
Ditulis oleh Anggoro AP, diangkat dari Sumber:
Kompas.com
imparsial.org.id
indonesia.go.id
PuspenTNI
