Komisi 3 DPRD Jeneponto, Lakukan Kunjungan ke Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang

Komisi 3 DPRD Jeneponto, Lakukan Kunjungan ke Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Situasi kerja gotong di area waduk Kareloe. ( Foto : Nai Warga masyarakat )

Spektroom - H. Mustafa Rola dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jeneponto melakukan peninjauan ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang. Kunjungan itu dilakukan usai terjadi gangguan saluran irigasi akibat tanah longsor. Mustafa Rola secara tegas minta pengadaan satu unit excavator mini untuk disiapkan di kawasan waduk kareloe. Permintaan ini disampaikan sebagai langkah mitigasi apabila terjadi longsor, sedimentasi atau gangguan lain yang sering terjadi saat musim hujan.

H.Mustapa Rola menilai keberadaan alat berat untuk siap di kawasan waduk sangat penting agar penanganannya tidak terlambat seperti yang terjadi saat ini, sehingga dampaknya tidak meluas dan tidak lagi melibatkan masyarakat untuk bergotong royong.

"Saya minta pengadaan excavator type PC 50, bukan lagi warga yang dikerahkan untuk bekerja bakti ," tegas H.Mustapa Rola,Wakil ketua Komisi 3 DPRD Jeneponto saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang Rabu (14/1/2026).

Sementara itu Pihak BBWS Pompengan Jeneberang yang diwakili, PPTK Paulus menyatakan akan menindak lanjuti usulan tersebut sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

Ditempat terpisah H.Sehasan Daeng Toto, warga Pa'rasangang beru Kecamatan Turatea, mengatakan salah satu langkah untuk mengurangi longsor di kawasan irigasi, perlu pembebasan lahan di kawasan tersebut, sehingga tidak ada lagi warga yang berkebun disekitar irigasi.

Akibat longsor dan sedimen, cukup berdampak karena tidak ada aliran air sehingga ribuan hektar Sawah di kecamatan Turatea, binamu, batang dan taroang mengalami kelambatan tanam padi.

Berita terkait

Sekolah Rakyat Permanen Tahap II, Terus Dilakukan Secara Masif  di Aceh

Sekolah Rakyat Permanen Tahap II, Terus Dilakukan Secara Masif di Aceh

Spektroom – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan permanen Sekolah Rakyat (SR) Tahap II di Provinsi Aceh sebagai bagian dari pemulihan pasca bencana banjir bandang sekaligus upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan yang berkualitas. Pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh diharapkan menjadi simpul pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak

Nurana Diah Dhayanti