Komisi B DPRD Sidoarjo Tampung Aspirasi Pedagang Pasar Untuk Dorong Ekonomi Kerakyatan

Komisi B DPRD Sidoarjo Tampung Aspirasi Pedagang Pasar Untuk Dorong Ekonomi Kerakyatan
Kusumo Adi Nugroho, Anggota Komisi B DPRD Surabaya.(Foto Sekretariat DPRD Sidoarjo).

Spektroom - Upaya menggairahkan kembali ekonomi kerakyatan di Kabupaten Sidoarjo terus diperkuat oleh DPRD setempat.

Melalui Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo yang membidangi ekonomi dan keuangan, para wakil rakyat secara aktif menyerap dan menindaklanjuti aspirasi pelaku usaha kecil, khususnya pedagang pasar.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui hearing Komisi B DPRD Sidoarjo bersama Ikatan Pedagang Pasar Mandiri (IPPM) Sidoarjo) yang digelar di Ruang Rapat DPRD, Senin (26 /1/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Anggota Komisi B, Kusumo Adi Nugroho.

Pada forum tersebut, Kusumo Adi menegaskan peran Komisi B sebagai jembatan antara pedagang dan pemerintah daerah guna memastikan kebijakan ekonomi berpihak pada penguatan usaha mikro dan kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian Sidoarjo.

“Komisi B mendorong agar ekonomi masyarakat, khususnya pedagang kecil, kembali bergerak dan tumbuh. Pemberdayaan pedagang pasar adalah bagian penting dari strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Kusumo.

Ditempat yang sama, Ketua Paguyuban IPPM Sidoarjo, Subekan Abidin, menyampaikan sejumlah usulan konkret, di antaranya pembukaan atau pengembangan pasar di tingkat desa sebagai pusat aktivitas ekonomi lokal.

Menurutnya, keberadaan pasar desa dapat mendekatkan akses perdagangan sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.

Selain itu, IPPM juga meminta perhatian pemerintah daerah terkait akses Program Indonesia Pintar (PIP) bagi keluarga pedagang.

Subekan menilai masih banyak anak pedagang pasar yang belum tersentuh manfaat program tersebut, padahal pendidikan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga pelaku usaha kecil.

Menanggapi aspirasi tersebut, Kusumo Adi menegaskan bahwa DPRD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga fasilitator kebijakan ekonomi rakyat.

Seluruh masukan dari IPPM, kata dia, akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Kami telah menerima dan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan. Selanjutnya akan kami evaluasi dan bahas di Komisi B, serta kami fasilitasi dengan menjembatani komunikasi bersama dinas-dinas terkait,” tegasnya.

Dirinya berharap, hasil hearing ini dapat melahirkan kebijakan yang konkret dan berdampak langsung, baik dalam bentuk penguatan infrastruktur pasar, perluasan akses bantuan sosial dan pendidikan, maupun program pemberdayaan ekonomi pedagang.

“Dengan sinergi antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha, kami optimistis roda perekonomian Sidoarjo bisa tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan,” pungkas Kusumo. ( Gus)

Berita terkait