Komisi V DPR Tinjau Pelayanan Transportasi di Makasar, Sulsel
Jakarta - Spektroom: Persoalan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan keselamatan pelayanan transportasi umum menjadi perhatian Komisi V DPR RI saat melakukan Kunjungan Spesifik ke Makasar, Sulawesi Selatan. Sejumlah masalah mengemuka saat berdialog dengan stake holder dan kunjungan lapangan pada sejumlah fasilitas.
"Aspek safety first tetap menjadi perhatian serius. Komisi V selalu mengedepankan dan memprioritaskan aspek keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan yang bermuara kepada masyarakat pengguna. Tapi, dalam realitas keseharian aspek safety sering kalah oleh aspek aksesibilitas dan mobilitas. Yang penting penumpangnya terangkut, keselamatan dinomorduakan," kata Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras saat memimpin kunjungan, Jumat (18/9/2026) seperti yang dikutip dari Parlementaria.
Ia menyebut maraknya sorotan publik terhadap kondisi transportasi yang dinilai rawan insiden akibat pengabaian standar operasional. Sejumlah persoalan berulang kali terjadi mulai dari koordinasi lintas lembaga yang tidak terintegrasi, rambu keselamatan yang kurang, kelebihan kapasitas (over capacity), data manifest berbeda, tidak memadainya peralatan keselamatan seperti sekoci, pelampung hingga alat pemadam darurat, serta inspeksi yang tidak dilakukan sesuai S.O.P.
Terkait insiden penerbangan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Komisi V DPR RI menuntut transparansi pemeriksaan serpihan benda asing (Foreign Object Debris) di area pacu agar tidak membahayakan penerbangan lain.
Selain itu, Ditjen Perhubungan Udara dan PT Angkasa Pura Indonesia diminta menjelaskan status serta kelanjutan pemanfaatan Terminal Bandara Lama di Mandai yang dinilai tidak signifikan mendukung ekonomi.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II ini juga menyoroti persoalan yang mengemuka di sektor pelayaran dan port operasional. Komisi V DPR RI mempertanyakan ketegasan Kepala KSOP jika menemukan jumlah sekoci atau pelampung kapal yang tidak memadai atau tidak berfungsi.
Khusus Makassar New Port (MNP), DPR mendesak kepastian target operasi penuh tahun 2027 serta penanganan tegas atas potensi gangguan keamanan.
"Semua temuan yang kami peroleh dari peninjauan langsung pada saat kunjungan spesifik ini akan kami bawa dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan pemerintah dan mitra kerja terkait sesuai ketentuan Tata Tertib DPR RI," pungkas dia. (my)
