Komisi VI DPR RI Lakukan Kujungan Kerja (Reses) ke Provinsi Kepulauan Riau
Kepri–Spektroom : Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menerima kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid di Gedung Daerah Tanjungpinang.
Sembilan orang Anggota Komisi VI DPR RI yang turut dalam reses kali ini membahas optimalisasi konektivitas pelabuhan dan sistem logistik terintegrasi untuk menekan disparitas harga serta memperkuat perekonomian wilayah kepulauan.
Gubernur Ansar menyampaikan bahwa konektivitas transportasi dan kelancaran distribusi logistik merupakan kebutuhan mendasar bagi Kepri yang memiliki karakteristik geografis didominasi wilayah laut dan terdiri atas ribuan pulau.
Kondisi tersebut membuat ketersediaan transportasi yang terjangkau dan distribusi barang yang efisien menjadi faktor penting dalam pemerataan pembangunan.
“Bagi Kepulauan Riau, konektivitas pelabuhan dan sistem logistik bukan hanya persoalan transportasi, tetapi juga berkaitan langsung dengan harga kebutuhan pokok, daya saing ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, diperlukan dukungan dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta seluruh pemangku kepentingan agar konektivitas antarpulau semakin baik dan biaya logistik dapat ditekan,” ujar Ansar Jum’at(9/10/2026).
Menurut Ansar, penguatan konektivitas perlu dilakukan secara terintegrasi, mulai dari pelabuhan, jaringan transportasi darat dan laut, hingga pusat distribusi barang. Pengembangan infrastruktur juga perlu memperhatikan kebutuhan pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyampaikan bahwa kunjungan reses tersebut menjadi kesempatan untuk melihat perkembangan konektivitas dan sistem logistik di Kepri, termasuk kontribusi Pelindo dalam mendukung distribusi barang dan menekan kesenjangan harga antarwilayah.
“Dengan karakteristik Kepulauan Riau yang sebagian besar wilayahnya berupa laut dan memiliki banyak pulau, konektivitas pelabuhan harus menjadi bagian dari sistem logistik yang terintegrasi. Kami ingin melihat bagaimana infrastruktur dan layanan pelabuhan dapat dioptimalkan untuk memperlancar distribusi barang, meningkatkan efisiensi, dan membantu mengurangi disparitas harga di masyarakat,” ujar Nurdin.
Nurdin berkomitmen mengawal pemenuhan kekurangan alokasi pupuk bersubsidi bagi petani di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Dari usulan kebutuhan sebanyak 2.000 ton berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), alokasi yang terealisasi baru 800 ton sehingga masih terdapat kekurangan 1.200 ton.
“Kepri memang bukan daerah sentra pertanian, namun bukan berarti tidak membutuhkan pupuk subsidi. Kekurangan pupuk setiap bulan atau tahun harus tetap terpenuhi,” ujar Nurdin.
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Nurdin meminta Gubernur Kepri Ansar Ahmad segera menyurati PT Pupuk Indonesia dengan tembusan Komisi VI DPR RI. Langkah ini diharapkan menjadi dasar bagi Komisi VI untuk mengawal pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi di Kepri.
“Ini bukan suatu persoalan yang sulit, karena PT Pupuk Indonesia bisa menambah produksi pupuk untuk melayani kekurangan pupuk di Kepri,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi VI DPR RI juga menyoroti pentingnya digitalisasi layanan pelabuhan melalui sistem seperti Inaportnet dan Port Community System. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat mempercepat proses administrasi, mengurangi waktu tunggu kapal, dan meningkatkan transparansi pelayanan.
Selain konektivitas, pertemuan turut membahas penguatan integrasi kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) dengan pelabuhan, jaringan jalan, wilayah penyangga (hinterland), serta pusat.
