Komitmen Pertumbuhan Ekonomi Maluku, Gubernur Lewerissa Dorong Investasi dan PAD

Spektroom - 11 Gubernur dari berbagai daerah di Indonesia menghadiri Forum Regional Economic Leadership (REL) Angkatan IX Tahun 2025. Sebuah forum prestisius yang digelar Bank Indonesia, Jakarta Pusat. Senin ( 25/9/2025). Dengan mengusung tema “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Mendukung Program Asta Cita,” diskusi berlangsung hangat, kritis, dan penuh refleksi.
Forum ini mempertemukan 11 gubernur termasuk Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa yang di hadapan peserta forum, Gubernur Lewerissa tak sekadar menyampaikan laporan daerah, melainkan sebuah “alarm keras” tentang realitas kepulauan Maluku. “Saya bersyukur berada dalam forum terhormat ini, banyak sekali insight yang bermanfaat bagi kami pemerintah daerah,” katanya
Selanjutnya , Lewerissa menggambarkan Maluku sebagai provinsi unik, terdiri dari 92,6 persen wilayah laut, hanya 7,4 persen daratan. Potensi terbesar jelas di sektor perikanan. Namun, potensi itu justru tak memberi manfaat signifikan bagi masyarakat daerah. “Maluku adalah provinsi dengan kapasitas fiskal yang rendah. Kami sangat bergantung pada dana transfer pusat. Jadi ketika ada kebijakan pusat terkait TKD, daerah seperti kami bisa panas dingin rasa badan ini,” ujarnya.

Menurutnya, pilihan daerah dengan fiskal lemah hanya dua, menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menghadirkan investasi. Tetapi, di sinilah masalah besar muncul, kebijakan pusat justru kerap menarik kewenangan strategis yang semestinya dikelola daerah.
Sementara itu Ekonom Nasional Hendri Saparini, yang hadir sebagai narasumber mengatakan, masalah kewenangan bukan hanya dialami Maluku, melainkan juga daerah lain.
“Aturan perundangan di sektor perikanan membuat daerah tak berdaya. Ini harus direformasi. Kalau tidak, kesenjangan hanya akan semakin lebar,” ujarnya.
Ia mengingatkan, 13 tahun lalu isu serupa sudah disuarakan, tetapi tak kunjung direformasi. “Hasilnya, kesenjangan bukan berkurang, justru bertambah. Mari kita diskusikan serius apa yang harus dilakukan,” tegas Saparini.