Komitmen Pertumbuhan Ekonomi Maluku, Gubernur Lewerissa Dorong Investasi dan PAD

Komitmen Pertumbuhan Ekonomi Maluku, Gubernur Lewerissa Dorong Investasi dan PAD
Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa saat berbicara dalam forum REL di Jakarta ( foto: ktr penghubung maluku)

Spektroom  - 11 Gubernur dari berbagai daerah di Indonesia menghadiri  Forum Regional Economic Leadership (REL) Angkatan IX Tahun 2025. Sebuah forum prestisius yang  digelar Bank Indonesia, Jakarta Pusat. Senin ( 25/9/2025). Dengan mengusung tema “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Mendukung Program Asta Cita,” diskusi berlangsung hangat, kritis, dan penuh refleksi.

Forum ini mempertemukan 11 gubernur termasuk Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa yang di hadapan peserta forum, Gubernur Lewerissa tak sekadar menyampaikan laporan daerah, melainkan sebuah “alarm keras” tentang realitas kepulauan Maluku.  “Saya bersyukur berada dalam forum terhormat ini, banyak sekali insight yang bermanfaat bagi kami pemerintah daerah,” katanya

Selanjutnya , Lewerissa menggambarkan Maluku sebagai provinsi unik, terdiri dari 92,6 persen wilayah laut, hanya 7,4 persen daratan. Potensi terbesar jelas di sektor perikanan. Namun, potensi itu justru tak memberi manfaat signifikan bagi masyarakat daerah. “Maluku adalah provinsi dengan kapasitas fiskal yang rendah. Kami sangat bergantung pada dana transfer pusat. Jadi ketika ada kebijakan pusat terkait TKD, daerah seperti kami bisa panas dingin rasa badan ini,” ujarnya.

Foto bersama peserta Forum Regional Economic Leadership (REL) Angkatan IX Tahun 2025. ( foto: ktr penghub maluku)

Menurutnya, pilihan daerah dengan fiskal lemah hanya dua, menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menghadirkan investasi. Tetapi, di sinilah masalah besar muncul, kebijakan pusat justru kerap menarik kewenangan strategis yang semestinya dikelola daerah.

Sementara itu Ekonom Nasional Hendri Saparini, yang hadir sebagai narasumber mengatakan, masalah kewenangan bukan hanya dialami Maluku, melainkan juga daerah lain.
“Aturan perundangan di sektor perikanan membuat daerah tak berdaya. Ini harus direformasi. Kalau tidak, kesenjangan hanya akan semakin lebar,” ujarnya.

Ia mengingatkan, 13 tahun lalu isu serupa sudah disuarakan, tetapi tak kunjung direformasi. “Hasilnya, kesenjangan bukan berkurang, justru bertambah. Mari kita diskusikan serius apa yang harus dilakukan,” tegas Saparini.

Berita terkait

Parekraf Jaksel Dorong Pelaku Ekraf Kuasai AI dan Akses Permodalan

Parekraf Jaksel Dorong Pelaku Ekraf Kuasai AI dan Akses Permodalan

Jakarta - Spektroom: Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Kota Administrasi Jakarta Selatan mendorong pelaku ekonomi kreatif meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha melalui pemanfaatan teknologi digital, khususnya Artificial Intelligence (AI), serta memperluas pemahaman mengenai akses permodalan. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengembangan Ekonomi Kreatif bertema

Irvan Idris Saleh
103 Peserta Ikuti MPAK, Pemko Sawahlunto Perkuat Tata Kelola BUMDes Antikorupsi

103 Peserta Ikuti MPAK, Pemko Sawahlunto Perkuat Tata Kelola BUMDes Antikorupsi

Sawahlunro-Spektroom: Pemerintah Kota Sawahlunto memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK). Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes sekaligus memitigasi risiko korupsi dalam pengelolaan usaha desa. Kegiatan tersebut dibuka Wakil Wali Kota Sawahlunto Jeffry Hibatullah bersama Kepala BPKP Perwakilan Sumatera Barat

Riswan Idris, Rafles
ссс