Trending

Komitmen Pertumbuhan Ekonomi Maluku, Gubernur Lewerissa Dorong Investasi dan PAD

Komitmen Pertumbuhan Ekonomi Maluku, Gubernur Lewerissa Dorong Investasi dan PAD
Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa saat berbicara dalam forum REL di Jakarta ( foto: ktr penghubung maluku)

Spektroom  - 11 Gubernur dari berbagai daerah di Indonesia menghadiri  Forum Regional Economic Leadership (REL) Angkatan IX Tahun 2025. Sebuah forum prestisius yang  digelar Bank Indonesia, Jakarta Pusat. Senin ( 25/9/2025). Dengan mengusung tema “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Mendukung Program Asta Cita,” diskusi berlangsung hangat, kritis, dan penuh refleksi.

Forum ini mempertemukan 11 gubernur termasuk Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa yang di hadapan peserta forum, Gubernur Lewerissa tak sekadar menyampaikan laporan daerah, melainkan sebuah “alarm keras” tentang realitas kepulauan Maluku.  “Saya bersyukur berada dalam forum terhormat ini, banyak sekali insight yang bermanfaat bagi kami pemerintah daerah,” katanya

Selanjutnya , Lewerissa menggambarkan Maluku sebagai provinsi unik, terdiri dari 92,6 persen wilayah laut, hanya 7,4 persen daratan. Potensi terbesar jelas di sektor perikanan. Namun, potensi itu justru tak memberi manfaat signifikan bagi masyarakat daerah. “Maluku adalah provinsi dengan kapasitas fiskal yang rendah. Kami sangat bergantung pada dana transfer pusat. Jadi ketika ada kebijakan pusat terkait TKD, daerah seperti kami bisa panas dingin rasa badan ini,” ujarnya.

Foto bersama peserta Forum Regional Economic Leadership (REL) Angkatan IX Tahun 2025. ( foto: ktr penghub maluku)

Menurutnya, pilihan daerah dengan fiskal lemah hanya dua, menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menghadirkan investasi. Tetapi, di sinilah masalah besar muncul, kebijakan pusat justru kerap menarik kewenangan strategis yang semestinya dikelola daerah.

Sementara itu Ekonom Nasional Hendri Saparini, yang hadir sebagai narasumber mengatakan, masalah kewenangan bukan hanya dialami Maluku, melainkan juga daerah lain.
“Aturan perundangan di sektor perikanan membuat daerah tak berdaya. Ini harus direformasi. Kalau tidak, kesenjangan hanya akan semakin lebar,” ujarnya.

Ia mengingatkan, 13 tahun lalu isu serupa sudah disuarakan, tetapi tak kunjung direformasi. “Hasilnya, kesenjangan bukan berkurang, justru bertambah. Mari kita diskusikan serius apa yang harus dilakukan,” tegas Saparini.

Berita terkait

Keselarasan Arah dan Tujuan Menjadi Latar Belakang Terhadap Keinginan Memajukan Sumatra

Keselarasan Arah dan Tujuan Menjadi Latar Belakang Terhadap Keinginan Memajukan Sumatra

Padang - Spektroom: Provinsi Lampung mendukung koordinasi lintas sektor menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah. Hal itu dibuktikan dengan keikutsertaan Pemerintah Pemprov Lampung dalam kegiatan Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto dan Indikator Sosial Ekonomi (Konreg PDRB-ISE) se-Sumatera Tahun 2026, yang berlangsung di Padang, Sumatera

Anggoro AP
Prof. Dr. Aan Eko Widiarto: Gibran Mundur, Langkah Gentle Cegah Krisis Politik dan Ekonomi

Prof. Dr. Aan Eko Widiarto: Gibran Mundur, Langkah Gentle Cegah Krisis Politik dan Ekonomi

Jakarta – Spektroom : Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden dinilai dapat menjadi langkah untuk meredam keresahan publik sekaligus mencegah polemik politik berkembang menjadi krisis nasional. Keputusan tersebut mendapat apresiasi dari ahli Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Prof. Dr. Aan Eko Widiarto. Aan menilai, keputusan Gibran

Buang Supeno
Polimerz Diharapkan Menjadi  Rujukan  Pendidikan Keperawatan Anestesiologi di Indonesia

Polimerz Diharapkan Menjadi Rujukan Pendidikan Keperawatan Anestesiologi di Indonesia

Makasar - Spektroom : Program Studi (Prodi) D-IV Keperawatan Anestesiologi Politeknik Kesehatan Megarezky (Polimerz) mendapat perhatian dari pimpinan nasional bidang kesehatan. Prodi tersebut didorong menjadi salah satu rujukan nasional dalam pengembangan pendidikan keperawatan anestesiologi di Indonesia. Dorongan itu mengemuka dalam visitasi pembinaan dan evaluasi yang dihadiri Ketua Konsil Kesehatan Indonesia, Prof.

Yahya Patta, Nurana Diah Dhayanti