Konsumsi BBM Subsidi Jateng Melonjak, Pertamina Dorong Tambahan Kuota
SEMARANG-Spektroom – Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Jawa Tengah meningkat sepanjang 2026. Kondisi tersebut mendorong Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah meminta pemerintah propinsi Jawa Tengah mempertimbangkan mengajukan tambahan kuota untuk menjaga ketersediaan BBM subsidi hingga akhir tahun.
Lonjakan terutama terjadi pada Pertalite dan Biosolar yang masih menjadi pilihan utama masyarakat. Secara nasional, penyaluran Pertalite dan Solar bersubsidi juga diproyeksikan berpotensi melampaui kuota yang ditetapkan dalam APBN 2026.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Taufiq Kurniawan, dalam keterangan tertulis Selasa,(6/10/2026), mengatakan perkembangan konsumsi BBM subsidi perlu menjadi perhatian bersama.
“Pertamina terus melakukan pemantauan terhadap konsumsi dan penyaluran BBM subsidi. Ketika kebutuhan meningkat, tentu diperlukan langkah bersama agar ketersediaan BBM bagi masyarakat tetap terjaga,” katanya.
Data hingga semester pertama Juni 2026 menunjukkan Pertalite masih mendominasi konsumsi BBM jenis gasoline di wilayah Jawa Bagian Tengah dengan porsi mencapai 73,3 persen. Sementara konsumsi Pertamax berada di angka 25,9 persen.
Besarnya porsi Pertalite menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap BBM bersubsidi. Di sisi lain, kondisi tersebut menjadi tantangan karena penyaluran harus disesuaikan dengan kuota yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurut Taufiq, tambahan kuota dapat menjadi opsi apabila berdasarkan data realisasi penyaluran menunjukkan kebutuhan masyarakat lebih besar dibandingkan kuota yang tersedia.
“Harapannya pemerintah daerah bisa melihat perkembangan konsumsi ini dan apabila memang dibutuhkan, dapat mengusulkan tambahan kuota sesuai kebutuhan masyarakat di Jawa Tengah,” ujarnya.
Pengusulan kuota BBM subsidi dilakukan melalui koordinasi pemerintah daerah dengan badan usaha penugasan. Data kebutuhan riil konsumen menjadi salah satu dasar, termasuk kebutuhan rumah tangga, usaha mikro, transportasi, dan sektor lain yang berhak memperoleh BBM subsidi.
Di tengah meningkatnya konsumsi, Pertamina juga memperkuat pengawasan agar BBM subsidi tepat sasaran. Pengawasan penting untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat mengurangi kuota bagi masyarakat yang berhak.
Taufiq menegaskan Pertamina akan terus memantau distribusi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
“Prinsipnya, kebutuhan masyarakat harus tetap dilayani, tetapi penyalurannya juga harus tepat sasaran,” tegasnya
