Kontinjensi Bencana Tsunami : Untuk Acuan Penanganan Darurat Bencana Tsunami
Spektroom - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengikuti Rapat Admin Game Tanggap Darurat dalam menghadapi skenario bencana gempa bumi megatrust dan tsunami, secara daring dipimpin Sekdaorov Lampung Marindo Kurniawan, bersama Kepala BPBD Lampung, Plt Kepala Bappeda, Plt Kepala BPKAD dan Pejabat Administrator Dinas Kominfotik Lampung, berlangsung di Ruang kerja Sekdaorov, di Kantor Gubernur Lampung.
Sedangkan Rapat secara luring, dipimpin Wakil Menteri Pertahanan RI yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional, Marsekal Madya TNI Purn. Doni Ermawan Taufanto dari Gedung Wismaelang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025).
Kegiatan bertema "Admin Game, Solusi Strategis Interoperabilitas antara DPN, Kementerian, Lembaga, dan Instansi Terkait dalam Menghadapi Tanggap Darurat Bencana Nasional Gempa Bumi Megatrust dan Tsunami, Guna Melindungi Keselamatan Bangsa" diikuti oleh sekitar 110 peserta dan berlangsung selama tiga hari, mulai 27-29 Agustus 2025.
Forum ini bertujuan menguji sejauh mana tingkat interoperabilitas dan kesiapsiagaan lintas kementerian, lembaga, serta instansi terkait dalam menghadapi bencana berskala besar.
Dalam sambutannya, Doni Ermawan menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antar sektor untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan dan keselamatan bangsa jika terjadi bencana.
"Tujuan utama Admin Game ini adalah untuk menguji tingkat operabilitas, melatih penerapan regulasi terkait penanganan bencana, serta mengidentifikasi masalah yang dihadapi masing-masing kementerian dan lembaga," ujarnya.
Menurut Doni, forum ini diharapkan dapat merumuskan solusi kebijakan strategis lintas sektor. "Yang kita butuhkan adalah solusi strategis interoperabilitas antara kementerian, lembaga, dan instansi dalam menghadapi tanggap darurat guna melindungi keselamatan bangsa," tambahnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional, Mayor Jenderal TNI Ari Yulianto, selaku Ketua Peneyelenggara, melaporkan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional.
"Sasaran kegiatan ini adalah terwujudnya interoperabilitas, keselarasan regulasi, teridentifikasinya permasalahan, dan diketahuinya tingkat kesiapsiagaan kementerian, lembaga, serta institusi terkait dalam menghadapi tanggap darurat megatrust dan tsunami," pungkasnya.
Dikutip dari biroadpim.lampungprov.go.id sebagai bentuk kesiapan di daerah, Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami Provinsi Lampung yang diterbitkan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami.
Dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami dijelaskan bahwa Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami Provinsi Lampung dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan darurat bencana tsunami dalam mewujudkan penanganan bencana tsunami yang cepat, tepat, efektif, terkoordinasi dan menyeluruh di Provinsi Lampung.(@Ng).
