Kwarda Lampung Serahkan Bantuan Bumbung Kemanusiaan Untuk Korban Bencana Sumatera

Kwarda Lampung Serahkan Bantuan Bumbung Kemanusiaan Untuk Korban Bencana Sumatera
dr. Jihan Nurlela Chalim - Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Lampung (Dokumen Spektroom)

Spektroom - Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela Chalim yang juga Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Lampung, sore ini, Jum'at (23/1/2025) Pukul 16.00 dijadwalkan akan menyerahkan Bumbung Kemanusiaan kepada Pemerintah Banda Aceh Jum'at (23/1/2026), di Kec. Baiturrahman Banda Aceh.

Foto ilustrasi (Spektroom).

Bumbung Kemanusiaan ini sebagai wujud kepedulian dan solidaritas Gerakan Pramuka Lampung terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam di Sumatera sebagai wujud nyata kepedulian dan gotong royong.

Gotong royong tersebut dalam bentuk menghimpun donasi (uang/barang) dari masyarakat guna membantu sesama yang membutuhkan, seperti korban bencana alam di Aceh, Sumbar dan Sumut.

Donasi dikumpulkan dengan memanfaatkan media bambu (bumbung) secara tradisional untuk menampung sumbangan sebagai sarana edukasi karakter dan empati anggota Pramuka.

Merujuk pada Agenda Gubernur Lampung tanggal 23 Januari 2026, Wagub Jihan Nurlela yang juga Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Lampung, dalam kegiatan tersebut akan didampingi Kadis Lingkungan Hidup dan pejabat adminitrator di BPBD Provinsi Lampung.

Sementara sebelumnya Kwarda Gerakan Pramuka Lampung juga telah menyerahkan Dana Bumbung Kemanusiaan kepada Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, Senin (19/1/2026), di Sekretariat Kwarnas Jl. Medan Merdeka Timur No. 6 , Gambir Jakarta pusat.

Bantuan senilai 250 juta tersebut diserahkan oleh Ketua Kwarda Lampung dr. Jihan Nurlela Chalim, dan diterima oleh Sekretaris Jenderal Kwarnas Gerakan Pramuka Mayjen TNI (Purn) Dr. Bachtiar, S.IP., M.AP. (@Ng).

Berita terkait

Rotasi Pejabat Pemkot Ambon Belum Final, BKPSDM Belum Serahkan Hasil Identifikasi

Rotasi Pejabat Pemkot Ambon Belum Final, BKPSDM Belum Serahkan Hasil Identifikasi

Spektroom – Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan bahwa proses rotasi dan mutasi pejabat di lingkup Pemerintah Kota Ambon belum dapat diputuskan karena Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) belum menyerahkan hasil identifikasi usulan dari seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pernyataan itu disampaikan Wattimena kepada wartawan usai rapat

Eva Moenandar, Pelinus Latuheru