Lakukan Monev Penanggulangan Kemiskinan di Prambanan, Wabup Sleman Dorong Optimalisasi Potensi Lokal
Sleman - Spektroom : Wakil Bupati Sleman sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sleman, Danang Maharsa, melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penanggulangan kemiskinan di Kantor Kapanewon Prambanan, Kamis (26/2/2026).
Kegiatan ini bertujuan memastikan program penurunan angka kemiskinan di tingkat wilayah berjalan efektif dan tepat sasaran. Berdasarkan data, angka kemiskinan di Kapanewon Prambanan menunjukkan tren menurun, dari 11,15 persen pada 2023 menjadi 9,24 persen pada 2025.
Monev dikemas dalam diskusi bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), para lurah, dan dukuh. Fokus pembahasan meliputi proses graduasi data warga miskin serta optimalisasi potensi lokal guna mempercepat pengentasan kemiskinan.
Danang menegaskan, penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan secara kolaboratif, mulai dari tingkat kabupaten hingga padukuhan. Ia menekankan pentingnya akurasi data agar bantuan sosial benar-benar diterima warga yang berhak.
“Menurunkan kemiskinan bukan sekadar mengejar angka, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Saya mengapresiasi wilayah yang berani melakukan graduasi data. Jangan ragu mencoret warga yang sudah mampu agar tercipta keadilan data,” ujarnya.
Ia juga menekankan mekanisme Musyawarah Kalurahan (Muskal) sebagai otoritas tertinggi dalam menentukan kelayakan penerima bantuan, guna mencegah fenomena warga yang sebenarnya mampu namun masih tercatat sebagai penerima bantuan.
Sementara itu, Panewu Anom Kapanewon Prambanan, Sigit Yasien, menyampaikan bahwa pihaknya memprioritaskan penanggulangan kemiskinan melalui sinergi sektor pariwisata, salah satunya pengembangan kawasan Tebing Breksi.
Langkah tersebut meliputi penyerapan tenaga kerja lokal dan penyaluran bantuan sosial bagi warga yang berhak menerima. Selain itu, upaya memutus rantai kemiskinan juga dilakukan melalui beasiswa pendidikan, bimbingan belajar gratis di tingkat kalurahan, bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta program padat karya.
Penguatan ekonomi masyarakat turut didorong melalui pinjaman tanpa agunan oleh BumKalMa Roro Jonggrang dan pemanfaatan tanah kas desa untuk pertanian. Pelatihan UMKM bagi kelompok PKH juga terus digencarkan guna mendorong kemandirian ekonomi warga.
Menutup kegiatan, Danang berharap pertumbuhan sektor pariwisata di Prambanan dapat dirasakan langsung masyarakat lokal, sehingga angka kemiskinan terus ditekan dan kesejahteraan warga meningkat. (Fatmawati).
