Legislator Desak Pemerintah Kerahkan Seluruh Kekuatan Padamkan Karhutla
Jakarta - Spektroom : Data Kebakaran Hutan dan Lahan di seluruh wilayah Indonesia sampai pertengahan Oktober ini terus bertambah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat total area kebakaran yang ditangani di enam provinsi prioritas mencapai 639,23 hektare per 13 Oktober 2026.
Data pada Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan, jumlah titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) naik menjadi 1.085 hingga 1.297 titik (bertambah 176 titik dari hari sebelumnya).
Pemerintah perlu mengerahkan seluruh kekuatan agar dapat memadamkan titik api dan memastikan masyarakat terdampak asap karhutla mendapat bantuan penuh termasuk layanan rumah sakit. Sementera pelaku yang dengan sengaja melakukan pembakaran mendapat hukuman yang berefek jera.
“Kerahkan seluruh kekuatan untuk memadamkan api dan melindungi rakyat. Pastikan setiap anggaran menghasilkan tindakan nyata, setiap laporan ditindaklanjuti, dan setiap pelanggaran yang terbukti mendapat konsekuensi. Hak rakyat untuk bernapas harus menjadi prioritas tertinggi," kata anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa'adah dalam keterangan pers di Jakarta seperti dikutip Parlementaria, Selasa (13/10/2026).
Rina meminta pemerintah pusat dan daerah memastikan operasi penanganan berjalan dengan komando yang jelas. Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPB, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait harus memperkuat koordinasi agar kebutuhan lapangan segera dipenuhi.
“Tidak boleh ada petugas yang kekurangan alat, kesulitan mendapatkan air, atau terhambat dukungan operasional ketika api harus segera dikendalikan. Pemerintah harus memastikan seluruh sumber daya benar-benar sampai ke lokasi yang membutuhkan,” tekan wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat X ini.
Menurutnya keberhasilan penanganan harus diukur dari api yang berhasil dipadamkan, berkurangnya paparan asap, dan terpenuhinya perlindungan masyarakat. Pengerahan sumber daya harus disertai target yang terukur dan evaluasi harian.
Pada bagian lain politisi Fraksi PKB ini menambahkan perlindungan kesehatan harus berjalan bersamaan dengan pemadaman. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan layanan kesehatan, masker yang sesuai, ruang udara bersih, serta evakuasi apabila kondisi mengharuskan.
“Jangan menunggu rumah sakit dipenuhi warga dengan gangguan pernapasan. Datangi masyarakat, periksa kebutuhan mereka, dan berikan perlindungan sejak dini. Negara harus hadir sampai ke desa-desa yang terdampak,” tegas Rina.
Ia mendesak pemeriksaan terhadap kebakaran di wilayah konsesi dilakukan secara transparan dan berbasis bukti. Perusahaan yang terbukti melanggar harus dikenai sanksi sesuai ketentuan, termasuk kewajiban pemulihan lingkungan, proses pidana, hingga pencabutan izin apabila memenuhi dasar hukum.
“Tidak boleh ada pihak yang menikmati keuntungan dari pembakaran, sementara rakyat menanggung asap dan negara membayar biaya pemadamannya. Korporasi harus bertanggung jawab atas kewajiban pencegahan dan pengendalian kebakaran di wilayah kelolanya,” pungkas Rina. (my)
