Legislator Minta TNI Tangani Kasus Markas Judol di Rumah Dinas Secara Terbuka
Jakarta-Spektroom : Terungkapnya kasus markas judi online di rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur mengejutkan banyak pihak, termasuk anggota DPR. Persoalan ini perlu diungkap kepada publik secara terbuka dan oknum yang telah mencoreng nama baik TNI harus ditindak tegas.
“Kami berharap TNI menangani kasus ini secara terbuka dan profesional. Jangan sampai perbuatan orang-orang tertentu mencoreng nama baik institusi TNI yang selama ini dijaga dengan susah payah,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta dalam keterangan pers seperti yang dikutip dari Parlementaria di Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Ia mempertanyakan bagaimana kegiatan yang melibatkan puluhan perangkat komputer dapat berlangsung di lingkungan rumah dinas militer tanpa terdeteksi oleh mekanisme pengawasan. Menurutnya, pengusutan harus mampu mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya pihak yang menyediakan tempat, mengetahui, atau bahkan melindungi kegiatan tersebut.
“Saya kira kasus ini juga perlu menjadi bahan evaluasi pengawasan internal TNI. Bagaimana kegiatan yang menggunakan puluhan komputer bisa berlangsung di lingkungan rumah dinas militer tanpa terdeteksi? Ini perlu dijelaskan dan dibenahi,” papar wakil rakyat dari daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta ini.
Lebih lanjut menurut Sukamta rumah dinas TNI merupakan fasilitas negara yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, setiap dugaan penyalahgunaan fasilitas tersebut perlu ditangani secara serius dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
“Rumah dinas TNI adalah fasilitas negara yang penggunaannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Kita tentu tidak boleh terburu-buru menyimpulkan adanya keterlibatan anggota TNI sebelum pemeriksaan selesai. Tetapi kalau ditemukan ada anggota yang terlibat atau menyalahgunakan kewenangannya, harus ditindak tegas,” kata politisi Fraksi PKS ini.
Langkah TNI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut menurut dia patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan agar proses pemeriksaan jangan hanya berfokus pada pelaku yang menjalankan kegiatan di lokasi, perlu ditelusuri pihak-pihak yang diduga mengendalikan atau memfasilitasi aktivitas tersebut.
"Kami mengapresiasi langkah TNI yang sudah melakukan pemeriksaan. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku, baik dari kalangan sipil maupun militer,” demikian Sukamta. (my)
