LKP 2025 Diserahkan, Wali Kota Ambon Sorot Ekonomi dan Iklim
Ambon-Spektroom: Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena bersama Wakil Wali Kota Ely Toisutta menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP) Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kota Ambon dalam rapat paripurna, Selasa (31/3/2026).
Penyerahan laporan itu berlangsung bersamaan dengan pembahasan tingkat I terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sebagai bagian dari agenda resmi pemerintah kota dan legislatif.
Dalam penyampaiannya, Wali Kota menegaskan LKP merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik sekaligus amanat undang-undang. Dokumen tersebut merangkum capaian kinerja pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Ambon 2023–2026.
Ia juga menyoroti sejumlah tantangan utama yang dihadapi sepanjang 2025, terutama inflasi dan fluktuasi harga pangan yang berdampak pada daya beli masyarakat. Selain itu, perubahan iklim dinilai menjadi faktor penting yang mendorong penguatan mitigasi bencana dan penataan ruang kota yang lebih berkelanjutan.
Di sisi lain, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Ambon tetap terjaga, termasuk pasca Pemilu 2024. Stabilitas tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
Pemerintah Kota Ambon, lanjutnya, tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mendorong transformasi digital, peningkatan kualitas layanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, serta pengembangan sektor ekonomi kreatif.
Sepanjang 2025, Pemkot Ambon menjalankan 17 program prioritas. Di antaranya pengembangan jaringan air bersih di sembilan lokasi, perbaikan kebocoran di lima titik, serta pembangunan 16 sumur bor melalui bantuan pemerintah pusat.
Pada sektor lingkungan, pemerintah memperkuat kerja sama dengan bank sampah, menambah delapan unit kompresor dan satu alat berat, serta membenahi sistem pengelolaan air limbah. Kesadaran masyarakat terhadap kebersihan juga meningkat, ditandai dengan partisipasi aktif dalam kerja bakti rutin di desa dan kelurahan.
Upaya mengurai kemacetan dilakukan melalui pemeliharaan 12 ruas jalan utama, pengembangan transportasi publik, serta penataan ruang kota. Pemerintah juga mendorong dukungan untuk pelebaran Jalan Jenderal Sudirman yang masih terkendala status lahan.
Di sektor ekonomi, pemerintah memberikan sertifikasi kepada 50 pengurus koperasi, mendukung 715 pelaku usaha mikro, serta menyalurkan bantuan alat perikanan kepada 1.280 nelayan. Pelatihan keterampilan juga diberikan kepada masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur tercatat mencapai 8.287 unit dengan dukungan anggaran, termasuk sekitar Rp150 miliar untuk pengembangan ekonomi kreatif.
Wali Kota berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dapat terus diperkuat dalam pembahasan LKP dan Ranperda, guna memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.(EM)
